Jakarta, Aktual.co —Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyarankan semua pihak harus duduk bersama membahas angka kebutuhan hidup layak (KHL) agar mendapatkan jumlah yang ideal dan memadai.
“Sebaiknya harus duduk bersama lagi karena ada 60 komponen yang sama dalam menghitung angka kebutuhan hidup layak, masalahnya adalah menyamakan persepsi dan nilai,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik di Jakarta, Kamis (23/10).
Ia mengatakan pada satu sisi buruh punya ukuran sendiri dalam menetapkan harga, ini perlu diluruskan agar ukurannya sama dengan pemerintah.
Berdasarkan penghitungan terakhir angka kebutuhan hidup layak di Ibu Kota untuk satu orang lajang mencapai Rp2,4 juta per bulan, akan tetapi sejumlah organisasi buruh menuntut agar dilakukan penyesuaian menjadi Rp3.051.000.
Menanggapi perbedaan itu Taufik mengatakan perbedaan itu dipertemukan saja dengan mencari harga rata-rata tertinggi semua komponen yang ada.
“Dalam hal ini jangan ada yang merasa kalah atau menang karena ini pada akhirnya untuk kepentingan bersama juga,” kata dia.
Ia mengatakan pemerintah harus bijak dan dalam menetapkan kebutuhan hidup layak karena pada akhirnya jika masyarakat sejahtera maka ekonomi akan tumbuh .
Sebelumnya buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 30 persen.
“Kami menuntut Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama segera mengkaji angka kebutuhan hidup layak yang hari ini hanya Rp2,3 juta saja, sementara berdasarkan penghitungan yang dilakukan KSPI mencapai Rp3.051.000,” kata Sekjen KSPI Muhammad Rusdi.
Menurut dia, angka kebutuhan hidup layak versi pemerintah DKI Jakarta bermasalah karena tidak mengambil angka survei tertinggi melainkan mengambil rata-rata survei yang ada.
Kemudian ada beberapa komponen yang harganya dipotong, salah satunya kebutuhan air yang hanya dihitung Rp9 ribu per bulan. “”Itu hanya cukup membeli tiga botol air mineral,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
