Jakarta, Aktual.com – Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen berharap para pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Daerah, Masyarakat Papua, Pemerintah Pusat dan PT Freeport Indonesia, duduk bersama membicarakan Kontrak Karya.
“Ini dibicarakan komprehensif persoalan kontrak karya, dan sebagainya harus duduk bersama. Harapan kita harus duduk bersama pemerintah daerah, pemerintah pusat dan Freeport,” ujar Hery, saat datang memenuhi undangan KPK terkait tindakan pencegahan (preventif) korupsi di daerah, di Jakarta, Jumat (12/2).
Terkait upaya pencegahan korupsi di Papua, Hery mengakui ada hambatan budaya. Di mana budaya masyarakat Papua, menurut dia selalu ‘dependent’ (tergantung) terhadap pemimpin informal maupun formal.
“Sehingga membuat hal-hal yang secara khusus memang tidak dibenarkan. Tapi secara khusus harus kita lihat KPK melihat secara menyeluruh sehingga apa yang harus dilakukan,” ujar dia.
Hery datang bersama sekda dari dua provinsi lain, yakni Papua Barat dan Aceh. Kamis (11/2), pertemuan serupa juga sudah dilakukan KPK dengan Sekda Sumatera Utara Hasban Ritonga, Sekda Riau M Hafiz dan Sekda Banten Ranta Suharta.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
