Jakarta, Aktual.com — Bank-bank diminta untuk tidak lagi melakukan investasi terhadap proyek-proyek yang berpotensi akan merusak lingkungan hidup, salah satunya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Karena proyek-proyek infrastruktur yang merusak lingkungan tersebut akan mengganggu pembangunan yang berkelanjutan.
Menurut Manager Kampanye WALHI, Kurniawan Sabar, dunia perbankan harus lebih progresif, tidak sekadar mempromosikan ‘kebijakan hijau’ itu hanya di atas kertas saja atau lip service.
“Namun mesti lebih visioner dan berani untuk segera meninggalkan proyek dan investasi menimbulkan risiko hancurnya lingkungan hidup, perubahan iklim, dan pelanggaran hak asasi manusia,” tandas dia, di Jakarta, Kamis (10/3).
Untuk itu, ia menambahkan, institusi perbankan, khususnya di Indonesia, harus berani meninggalkan praktik usang yang tidak lagi sesuai dengan visi keberlanjutan lingkungan dan penghargaan atas hak asasi manusia.
“Karena jika ini tidak dilakukan, maka bank bukan lagi bagian dari solusi, namun justru secara langsung menjadi bagian dari masalah dalam pembangunan,” kritik dia.
Dalam konteks itu bisa jadi proyek kereta cepat yang diusung oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno tidak layak dibiayai perbankan. Pasalnya proyek ini berpitensi merusak ekosistem lingkungan. Apalagi izin soal analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) juga belum ada.
“Iya bisa jadi proyek kereta cepat ini tidak layak dibiayai perbankan, karena telah merusak lingkungan,” ujarnya.
Sementara perwakilan Koalisi Responsibank Indonesia dari Perkumpulan Prakarsa, Rotua Tampubolon, menambahkan, selama ini bank-bank nasional masih belum banyak mempublikasikan kebijakan mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan di tema-tema cross-cutting penting, terkait aspek sosial dan lingkungan hidup.
“Seperti terkait erubahan iklim, keanekaragaman hayati, hak asasi manusia, serta hak pekerja itu publikasinya sangat minim,” papar Rotua.
Padahal dengan menerapkan kebijakan yang lebih bertanggung jawab, lanjutnya, bank akan dapat berkontribusi lebih banyak pada pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
