Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan pidato saat peluncuran Gerakan Tertib dan Disiplin Nasional di Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (29/11). Kementerian Dalam Negeri meluncurkan program tersebut untuk mendorong Indonesia menjadi bangsa yang disiplin. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/kye/15

Jakarta, Aktual.com —Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menghadiri Rembug nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Rumah Dinas Bupati Purwakarta, Propinsi Jawa Barat, Senin (9/5).

Dalam kesempatan tersebut, Tjahjo menekankan bahwa yang namanya pemerintah daerah dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih rakyat. Sebab itu dalam memutuskan atau membuat kebijakan politik pembangunan, kepala daerah harus bersinergi dengan DPRD setempat.

Bagaimanapun, fungsi stabilitas berbagai pihak di suatu daerah, khususnya yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), menjadi kunci suksesnya pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Melalui keterangan tertulis, Senin (9/5), Mendagri mengungkapkan bahwa pimpinan daerah bukan hanya milik kepala daerah dan DPRD melainkan juga TNI dan Kepolisian. Mereka diharapkan bersinergi dalam membangun daerah.

“Ada empat musuh bangsa kesenjangan sosial, narkoba, korupsi, terorisme dan radikalisme. Ini harus putuskan bersama dengan pimpinan daerah di dalamnya ada DPRD,” jelas Tjahjo.

“Seorang bupati/walikota dan DPRD blusukan tidak bisa kasih aspirasi ke masyarakat. Namun kelompok-kelompok masyarakat langsung bisa. Buat apa mereka dipilih rakyat namun tak berani ketemu rakyat,” sambungnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS