Jakarta, Aktual.com — Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) menawarkan skema baru pembiayaan kepada pemerintah Indonesia, namun kedua pihak masih mengkaji potensi pembiayaan yang bisa dicairkan dengan skema baru itu.
Menurut Deputi Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Wismana Adi Suryabrata, skema yang ditawarkan ADB kali ini berbeda dengan tiga skema sebelumnya, yakni pinjaman berbasis hasil (result-based lending), pinjaman langsung (direct lending) dan pinjaman konvensional atau biasa.
“Mereka menawarkan pencairan pinjaman berdasarkan kebutuhan pendanaan proyek-proyek APBN. Jadi tidak kaya ‘procurement’ (pengadaan) sesuai mereka, namun ketika proyek itu selesai dan ada kekurangan pendanaan, mereka bisa menutupinya,” kata Wismana saat dihubungi di Jakarta, Jumat (29/1).
Wismana mengatakan skema pinjaman yang langsung berdasarkan matriks proyek infrastruktur dalam APBN itu, merupakan skema baru yang belum pernah ditawarkan lembaga pembiayaan multilateral lainnya, maupun mitra bilateral.
Dengan skema baru ini, keuntungan bagi Indonesia adalah kriteria proyek semua berasal dari pemerintah. Selain itu, pemerintah mendapat kepastian untuk sumber pendanaan tambahan jika ada kekurangan dana untuk pembiayaan proyek infrastruktur pemerintah.
“Skema baru ini hanya untuk proyek infrastruktur,” kata Wismana, merujuk pada ADB yang juga tengah merambah untuk pembiayaan proyek sosial dan lingkungan.
Namun untuk lebih lanjut, Wismana mengatakan pemerintah dan ADB masih merumuskan ketentuan lainnya dalam skema baru itu.
Saat ini, kata dia, bunga pinjaman yang ditawarkan ADB adalah 1,2 persen, dengan masa tenggang pembayaran (grace period) lima tahun, dan tenor pengembalian 20 tahun.
Berdasarkan catatan, plafon pinjaman ADB meningkat sejak 2014. Pada saat itu, pinjaman ADB tersalurkan 710 juta dolar AS. Kemudian, pinjaman itu naik menjadi 1,5 miliar dolar AS. Pada 2016, ADB berkomitmen menyalurkan pinjaman 2,0 miliar dolar AS.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Arbie Marwan
