Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah berhasil menyelesaikan sebagian pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera, yang bertujuan untuk menghubungkan kota-kota di Pulau Sumatera. Proyek tol ini dianggap sangat penting dan perlu diiringi dengan upaya untuk mengoptimalkan akses angkutan logistik.
Hingga bulan Juli 2023, sekitar 6 ruas Tol Trans-Sumatera sepanjang 596 km telah beroperasi penuh, sementara 7 ruas sepanjang 361 km masih dalam tahap konstruksi. Upaya ini diharapkan dapat memangkas biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk Indonesia.
Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, menyatakan bahwa pembangunan jalan Tol Trans-Sumatera harus didukung dengan kemudahan bagi angkutan barang atau logistik. Dengan begitu, tol di Sumatera dapat berperan secara efektif dalam memperlancar distribusi barang dan jasa di wilayah tersebut.
Namun, masih terdapat kendala dalam hal ini, karena saat ini hanya 8 persen truk logistik yang menggunakan Tol Trans-Sumatera dari total kendaraan yang menggunakan tol. Salah satu penyebabnya adalah tarif tol yang terlalu mahal untuk angkutan barang, sehingga optimasi jalur logistik sulit dilakukan.
Untuk mengatasi masalah ini, Djoko mengusulkan bahwa tarif tol bagi angkutan logistik harus lebih murah daripada tarif untuk kendaraan pribadi. Kompensasinya, tarif tol untuk kendaraan pribadi dapat dinaikkan untuk menyeimbangkan tarif bagi angkutan logistik, atau bisa juga memperpanjang konsesi pengoperasian jalan tol.
Pentingnya infrastruktur jalan tol bagi logistik di Pulau Sumatera disoroti oleh Djoko, karena wilayah ini tidak memiliki alternatif logistik seperti jalan rel kereta seperti di Pulau Jawa. Oleh karena itu, dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk mengoptimalkan fungsi tol sebagai jalur logistik di Sumatera.
Selain itu, diperlukan penguatan pengawasan berbasis digital dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa keringanan tarif tol bagi angkutan logistik tidak dimanfaatkan oleh truk yang kelebihan dimensi dan muatan untuk masuk ke tol. Pengawasan yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik perlu dilakukan di setiap pintu masuk jalan tol.
Investasi dalam pembangunan jalan tol Trans-Sumatera merupakan langkah jangka panjang dari pemerintah. Proyek ini meliputi total panjang 2.749 km, terdiri dari 24 ruas tol, yang meliputi koridor utama (backbone) sepanjang 1.889 km dan koridor pendukung sepanjang 860 km.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa kehadiran jalan tol akan menurunkan biaya logistik, mempercepat distribusi barang dan jasa antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru di sekitar jalan tol.
Salah satu ruas tol yang baru diresmikan adalah Jalan Tol Bengkulu-Taba Penanjung sepanjang 16,7 km. Proyek ini merupakan bagian dari koridor pendukung ruas Bengkulu ke Lubuk Linggau sepanjang 95,8 km.
Meskipun telah ada kemajuan dalam pembangunan, masih ada beberapa ruas tol yang sedang dalam tahap konstruksi, seperti ruas Indrapura-Kisaran, Kuala Tanjung-Tebing Tinggi, Simpang Indralaya-Prabumulih, Pekanbaru-Padang, dan Binjai-Pangkalan Brandan. Pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan keberhasilan dan efisiensi dari proyek ini, serta untuk menghindari pelanggaran seperti truk yang melebihi dimensi dan muatan.
Dengan terus membangun infrastruktur jalan tol Trans-Sumatera, diharapkan bahwa Pulau Sumatera dapat berkembang lebih pesat dalam sektor logistik dan ekonomi, memberikan manfaat bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Ilyus Alfarizi
