Makassar, Aktual.com — Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Frangky Sibarani meminta komitmen Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo terkait perizinan khususnya izin konstruksi pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
“Kami meminta komitmen bahwa pengurusan izin-izin di dalam kawasan industri yang ditetapkan secara khusus dapat berjalan secara paralel dengan pembangunan konstruksi,” jelas Frangky yang ditemui usai bertemu dengan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Senin (7/12).
Ia mengatakan sering kali para investor harus mengurus izin hingga satu atau dua tahun sebelum akhirnya mulai melakukan konstruksi.
“Jika ini bisa dilakukan secara paralel, maka membantu memberikan kepastian kepada para investor,” ujarnya.
Menurut Frangky terdapat empat provinsi yang telah menyatakan dukungannya terkait kebijakan ini.
“Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten, sementara Sulsel adalah yang pertama kami kunjungi di kawasan timur Indonesia,” terang Frangky.
Ia menegaskan bahwa pengurusan izin dan pembangunan konstruksi tersebut hanya dapat berjalan secara paralel, pada kawasan industri atau kawasan ekonomi yang ditunjuk secara khusus.
“Kawasan industri ini nanti akan diajukan oleh gubernur, dan dimasukkan dalam program BKPM Pusat,” tuturnya.
Terkait hal ini Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan siap mendukung kebijakan BKPM Pusat selama tidak terjadi distorsi.
“Kita ikut BKPM Pusat, selama ini untuk kepentingan rakyat dan tidak ada distorsi atau korupsi,” kata gubernur.
Dia juga meminta agar pemerintah pusat tetap konsisten terhadap kebijakan yang diambil.
“Jangan sampai regulasi berubah-ubah, ini menyulitkan kami di daerah,” tutup Syahrul.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
