Jakarta, Aktual.com — Presiden Jokowi mengharapkan pemerintahan terbuka di semua tingkatan, dari pusat sampai daerah, BUMN, perguruan tinggi dan institusi lain sehingga dapat membangun legitimasi dan kepercayaan publik.
“Hanya dengan pemerintah terbuka, kita mampu mendorong partisipasi masyarakat terlibat dari proses pengambilan kebijakan publik, hingga membuka pengawasan oleh masyarakat,” kata Jokowi saat berpidato dalam Penyerahan Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2015 di Istana Negara Jakarta, Selasa (15/12).
Menurut Jokowi, pemerintah terbuka bukan hanya perubahan karakter, perubahan mentalitas, pola pikir, di kalangan birokrasi pemerintah dan badan publik, namun reformasi sistem e-goverment.
“Dengan teknologi informasi, pemerintah menyediakan informasi aktual kebijakan akan dan yang sudah dibuat. Rakyat bisa mengakses dokumen pemerintah, transparan, termasuk anggaran publik,” katanya.
Saat ini kita berada dalam era baru, dimana hubungan antara pemerintah dengan masyarakat sudah beruah.
“Rakayt ingin transparasi, keterbukaan infomrasi, rakyat ingin hubungan pemerintah dan masyarakat yang interaktif, dialogis, responsif,” ucap dia.
Dia juga menginggatkan bahwa pada 2018, keterbukaan secara global akan dimulai dan hal ini tidak bisa lagi dibendungnya.
“Bapak ibu kalau ada simpanan uang di Swiss, Singapura, Hong Kong, nanti tidak bisa ditutupi lagi, jadi bagi yang simpanannya banyak hati-hati. Ini tidak bisa dibendung ketebukaan informasi,” ungkapnya.
Untuk itu, semua pihak diminta memulai dari dalam dan tidak menutupi semua informasi yang harusnya diterima oleh publik.
Artikel ini ditulis oleh:
