Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah Tertinggal, Natsir Mansyur mengatakan realisasi pembangunan “liquefied natural gas (LNG) receiving terminal” di seluruh provinsi di Indonesia membutuhkan investasi delapan miliar dolar AS atau sekitar Rp96 triliun.
“Memang ini nilainya sebesar delapan miliar dolar AS, cukup tinggi, tapi ini sama swasta dan kami minta pemerintah berkomitmen mendukung pembangunan LNG receiving terminal untuk menyuplai gas,” kata Mansyur di Jakarta, Rabu (15/10).
Fasilitas “LNG receiving terminal” diperlukan untuk mengubah gas yang sudah dicairkan (LNG) menjadi gas kembali (regasifikasi) yang siap dipakai konsumen. Indonesia tidak boleh bergantung terus menerus menggunakan bahan bakar minyak (BBM) dalam menjalankan roda ekonomi.
“Saya kira upaya mengalihkan penggunaan BBM ke gas melalui LNG harus dipercepat karena kita sudah terlambat beberapa tahun,” katanya.
Ia menjelaskan kebijakan pengalokasian gas bumi kedepannya perlu diarahkan dari “revenue oriented” menjadi “benefit oriented” sehingga dapat memberikan efek ganda kepada perekonomian.
“LNG sangat strategis menentukan perkembangan industri dan pastinya memberikan peningkatan nilai tambah di dalam negeri dan dan dapat menjadi penggerak sektor ekonomi lainnya,” jelasnya.
Natsir mengatakan Indonesia sebagai negara penghasil gas besar perlu ditunjang dengan infrastruktur LNG sehingga mempunyai dampak luas terhadap perekonomian nasional, terutama daerah.
“Kebutuhan LNG dalam negeri semakin meningkat. Pada 2014 diperkirakan mencapai 10 juta metrik ton atau separuh dari LNG yang diekspor,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
