Jakarta, Aktual.com – Meskipun kebijakan pemerintah ogah-ogahan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), namun Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) menyatakan siap jika sewaktu-waktu pemerintah punya keseriusan dan memutuskan pembangunan pembangkit tersebut.
Berdasarkan keterangan Kepala Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir (PKSEN) BATAN, Yarianto Sugeng Budi Susilo bahwa kondisi Indonesia saat ini jauh lebih siap dibanding negara Korea Selatan saat mereka memutuskan pembangunan PLTN kala itu
“Kondisi kita saat ini jauh lebih siap dibanding ketika Korea memulai proyek PLTN nya dulu,” kata Yarianto kepada Aktual.com, Kamis (23/6).
Lebih lanjut jelasnya; sejak lama BATAN telah mempersiapkan infrastruktur dasar berupa studi tapak, studi kelayakan, HRD, penelitian tetkait material, bahan bakar, keselamatan nuklir,Teknologi, dan pengelolaan limbah radioakti.
Bahkan termasuk 3 riset reaktor yang telah beroperasi sejak 1965 (bandung), 1979 (yogya) dan 1987 (serpong) sebagi bukti kemampuan sumber daya manusia BATAN telah siap mengoperasikan dan mengendalikan reaktor nuklir dengan aman dan selamat.
“Dari sisi regulasi sudah ada Badan Pengawas yang akan menjamin keselamatan nuklir. Memang nanti butuh proses alih teknologi, Korea Selatan perlu 20 tahunan untuk mencapai kemandirian energi nuklir seperti saat ini. China lebih cepat karena peran pemerintah dalam mendukung industri nasionalnya dan mendorong PLTN,” tandas Yarianto.
Sebelumnya Anggota Komisi VII DPR-RI dari fraksi partai Nasdem, Kurtubi juga menilai pemerintah tidak serius untuk mendorong pembangunan energi nuklir di Indonesia, pasalnya dalam Peraturan Presiden (Perpres) termaktub bahwa jenis energi nuklir merupakan opsi pilihan terakhir untuk diterapkan sebagai pembangkit listrik.
Akibat dari pada itu, dia melihat negara Indonesia akan semakin tertinggal dalam persaingan global dan kawasan, mengingat negara tetangga; Malaysia dan Vietnam akan segera merampungkan program Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir-nya (PLTN)
“Malaysia sebentar lagi, Vietnam sedang dibangun, kalau Vietnam dan Malaysia sudah menyelesaikan energi nuklirnya maka investor keroyokan lari kesana karena listrik murah dan biaya produksi rendah, kemudian Indonesia kalah bersaing, pasti kalah karena listrik tidak cukup dan mahal,” kata Kurtubi saat ditemui di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Selasa Malam, (21/6)
Selanjutnya pria yang meraih gelar Phd dari Colorado School of Mines itu mengejek bunyi klausul yang menyatakan bahwa nuklir sebagai opsi pilihan terakhir dalam penggunaan energi listrik, menurutnya kalimat itu membelenggu lembaga Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
“Pemerintah tidak serius dalam perencanaan energi nasional karena PLTN ditempatkan sebagai energi terakhir dalam kebijakan energi nasional, Itu yang namanya BATAN tersandera, tidak bisa membangun PLTN di negara Republik Indonesia sepanjang energi dari matahari masih ada, angin masih ada, air dan lain-lain, kalau itu sudah tidak ada berati dunia telah kiamat, tidak perlu lagi nuklir,” hardiknya sembari tertawa.
Untuk itu dia menegaskan perlu adanya perubahan Perpres. Selain itu dia menyatakan telah menginisiasikan Kaukus Parlemen yang terdiri dari lintas komisi dan fraksi untuk mempercepat pembangunan PLTN di Indonesia.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
