Warga melintasi banjir yang melanda kawasan Perumahan Pondok Gede Permai, Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (22/4). Akibat banjir yang terjadi sejak Kamis (21/4) tersebut, ratusan rumah terendam air setinggi tiga meter lebih serta ribuan warga terpaksa mengungsi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww/16.

Koba, Aktual.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dinilai kurang tanggap mengatasi banjir di Nibung dan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah.

Bupati Bangka Tengah, Erzaldi Rosman mengaku sudah menyampaikan ke pemerintah provinsi mengenai persoalan banjir kawasan Nibung dan Lubuk Besar sejak tahun 2012.

“Tetapi sampai sekarang belum ada tanggapan,” kata dia, di Koba, Kamis (12/5).

Padahal jalan di kawasan Nibung dan Lubuk Besar yang sering terendam banjir merupakan jalan provinsi dan tentu menjadi kewenangan Pemprov Babel membangunnya.

“Kalau daerah yang membangun tentu menyalahi aturan karena bukan kewenangan kabupaten dan persoalan ini sudah kami sampaikan kepada Pemprov Babel sejak 2012 namun belum ada respons positif,” ujarnya.

Ia mengatakan, kendati itu jalan provinsi namun berada di Kabupaten Bangka Tengah dan tentu dampaknya akan dirasakan masyarakat yang ada di daerah.

“Kami sudah berkali-kali menyampaikan kepada pihak provinsi baik lisan maupun surat resmi karena kami tidak ingin menjadi pihak yang disalahkan ketika terjadi banjir, nanti dibilang kami tidak tanggap dan lain sebagainya padahal itu bukan kewenangan pemerintah kabupaten,” ujarnya.

Namun demikian, Erzaldi tidak ingin terus mendesak pihak Pemprov Babel dan yang terpenting sekarang bagaimana cara mengatasi dua titik banjir terparah di Bangka Tengah itu.

“Kalau menunggu pihak Pemprov Babel belum tahu kapan akan dibangun untuk mengantisipasi banjir di dua titik tersebut, maka kami berinisiatif saja membangun secara bergotong royong dengan melibatkan masyarakat umum, siswa, TNI, Polri qdan kalangan PNS,” ujarnya.

Ia menyatakan, biaya untuk mengatasi sementara banjir di Nibung tersebut melibatkan pihak swasta melalui dana CSR.

“Kami tidak menggunakan dana APBD, kalau menggunakan dana daerah tentu tidak tepat karena bisa menyalahi aturan maka kami ajak bergotong royong dan melibatkan swasta,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Antara