Jakarta, Aktual.co —  PT. Bank BNI Syariah menyambut positif sosok Menteri dalam Kabinet Kerja 2014-2019, terutama dengan keberlanjutan Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama, karena dianggap dapat mendorong kontribusi perbankan syariah untuk mengelola dana haji.

“Yang paling menarik adalah masih bertahannya Menteri Agama, jadi optimstis untuk Bank Syariah dapat lebih tinggi,” kata Presiden Direktur BNI Syariah Dinno Indiano di Jakarta, Senin (27/10).

Sebagai salah satu pemain utama Bank Unit Syariah di Indonesia, Dinno mengharapkan kepemimpinan Lukman mendukung sistem pengelolaan dana haji dengan terus melibatkan industri perbankan dan sektor keuangan syariah lainnya.

Tingkat penetrasi masyarakat kepada perbankan syariah masih berkisar di level yang relatif kecil yaitu di lima persen. Hal tersebut yang menyebabkan, perbankan syariah kerap kesulitan menghimpun likuiditas dari Dana Pihak Ketiga (DPK).

“Di semua bank syariah, yang jadi masalah adalah DPK. Maka kita terima kasih kepada Kemenag, yang sudah alokasi dana hajinya ke bank syariah,” ujarnya.

Bank BNI Syariah telah mengelola dana haji, –yang pada September–, berjumlah Rp3,7 triliun dari entitas induk PT. BNI Tbk. Dana tersebut, diakui Dinno sangat membantu perusahaan untuk melonggarkan likuiditas.

Di BNI Syariah, dana haji masuk dalam bentuk deposito. Jumlah deposito BNI Syariah hingga September 2014 mencapai Rp7,7 triliun atau 47,70 persen dari total DPK.

“Deposito kita masih sangat tinggi, terutama dengan masuknya dana haji,” ujar dia.

Selain keberlanjutan Lukman, menurut Dinno, posisi Menteri Ekonomi lainnya seperti halnya tokoh senior Sofyan Djalil di posisi Menko Perekonomian dan Rini Soemarno di Menteri BUMN, menambah optimistis kinerja perekonomian, terutama industri perbankan dapat terus membaik.

“Kalau lihat jajarannya, di Menko Perekonomian, di Meneg BUMN mereka semua orang berpengalaman ya,” ujar dia.

Tingkatkan “melek” Keuangan Syariah Selain itu, Direktur Bisnis BNI Syariah Imam Teguh Saptono mengharapkan jajaran pemerintah baru lebih memperhatikan literasi keuangan syariah di masyarakat yang masih rendah.

“Sekarang penetrasi perbankan syariah baru lima persen, seharusnya dapat 10 persen,” ujar dia.

Salah satu caranya adalah pemerintah, bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan pelaku perbankan terus gencar mensosialisaiskan bahwa kualitas perbankan dan jasa keuangan syariah lainnya sudah setara dengan konvensional.

“Mengajak, mengedukasi, bahwa Bank Syariah suudah profesional dari sisi produk. Mari membuat masyarakat percaya bahwa bank syariah dapat semakin besar,” kata dia.

Pemerintah juga, kata dia, perlu berinisiatif agar program pemerintah juga melibatkan pembiayaan dari perbankan syariah.

()

(Eka)