Model berfoto di samping miniatur kereta cepat Jakarta-Bandung di Jakarta, Kamis (5/5). Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta kepada PT Kereta Cepat Indonesia China untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A./pd/16

Jakarta, Aktual.com – PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memastikan pihak penyokong dana proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, China Development Bank (CDB) belum mau mengucurkan dananya, sebelum empat BUMN yang terlibat lebih dulu berkontribusi.

Empat BUMN tersebut adalah, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PTPN VIII (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Menurut Direktur Utama PT KCIC, Hanggoro Budi Wiryawan, pendanaan dari bank BUMN China itu memang membutuhkan persyaratan yang luar biasa banyak. Dan saat ini pihaknya tengah dalam proses memenuhi prosedur persyaratan tersebut.

“Minggu lalu sebagian besar sudah kami penuhi. Mudah-mudahan setelah lebaran ada pembicaraan intens dengan CDB. Sehingga diharapkan loan agreement segera ditandatangani,” ujar Hanggoro, di Jakarta, Kamis (30/6).

Salah satu persyaratan dari CDB, salah satunya melibatkan konsorsium empat BUMN untuk memenuhi kewajiban equity-nya sesuai jadwal yang telah disepakati. “Jadwalnya itu, tahun pertama 19 persen,tahun kedua 36 persen, dan tahun ketiga 45 persen,” ujar Hanggoro.

Proyek kereta cepat yang masih kontroversial sendiri diperkirakan akan akan menghabiskan project cost mencapai US$ 5,35 miliar. Dari besaran tersebut, kewajiban pihak Indonesia mencapai 15 persen atau sekutar Rp10,6 triliun, sisanya pihak China. Yang terdiri dari 75 persen dari CDB dan konsorsium China sebesar 10 persen.

“Jumlah tersebut akan dibagi empat BUMN, WIKA kebagian 38 persen, PTPN VII 25 persen, KAI 25 persen, dan Jasa Marga 12 persen,” ungkap dia.

Dia berharap dalam satu bulan ke depan, persoalan yang sedang dibahas empat BUMN itu cepat selesai. Sehingga kucuran dari CDB sendiri bisa masuk untuk memulai proyek ini.

“Pokoknya kalau ada suntikan modal dari empat BUMN itu, kami bisa memulai. Sejauh ini, dari empat BUMN ini belum ada yang masuk. Nanti kalau susah ada dana, alokasi pertama untuk pembebasan lahan,” cetus Hanggoro.

Saat ini, empat BUMN itu masih merundingkan beberapa hal terkait, besaran yang harus disepakati, kapan pencairannya, bentuknya seperti apa, ada implikasi pajak tidak yang terkait dengan itu, dan sebagainya.

“Ini yang masih dalam proses. Mudah-mudanan bisa cepat. Deadline-nya paking tidak dua bulan ke depan. Kalau empat BUMN ini bisa masuk, maka konsorsium dari China juga masuk,” ucap dia.

Dia membantah ada aksi saling meunggu yang terkesan mencuatkan ada saling tidak percaya. Namun yang mengkhawatirkan, sumbangan empat BUMN itu tidak melulu bicara dana cash, melainkan ada penyisihan aset lahan, seperti dari PTPN VIII itu. Tentu saja hal ini menimbulkan kekhawatiran ada pencaplokan lahan PTPN VIII itu oleh CDB.

“Iya memang untuk PTPN VIII dari aset lahannya. Kalau yang tiganya bentuknya dana cash,” pungkas dia dengan mengakui kalau injeksi lahan melalui lahan akan menjadi beban korporasi nantinya. (Busthomi)

Artikel ini ditulis oleh: