Jakarta, Aktual.com — Ketua komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalimantan Selatan Muharram menyambut positif rencana keberadaan atau berdirinya bank padi.
“Wacana mendirikan bank padi itu dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Kemenkop dan UMKM) Republik Indonesia,” ungkapnya sebelum konsultasi dengan kementerian tersebut, Jumat (11/9).
Menurut Muharram yang juga Ketua Kontak Tani dan Nelayanan Andalan (KTNA) Kalimantan Selatan (Kalsel) itu, rencana mendirikan bank padi tersebut cukup positif, karena baik secara langsung ataupun tidak langsung akan membantu petani.
Lebih dari itu, lanjut wakil rakyat yang bergelar dokterandus dan juga seorang petani tersebut, keberadaan bank padi nantinya bisa membantu pertumbuhan dan perkembangan perekonomian desa atau ekonomi kerakyatan.
“Apalagi keberadaan bank padi itu nanti di desa yang merupakan sentra pertanian atau kawasan hamparan persawahan,” tutur Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kalsel tersebut.
Selain itu, bank padi tersebut rencananya di bawah pembinaan Kemenkop dan UMKM dengan memberdayakan warga tani melalui kegiatan usaha mikro kecil menengah.
“Dalam kaitan bank padi serta usaha mikro kecil menengah, dan peran koperasi ke depan, terutama menghadapi era masyarakat ekonomi Asean (MEA), kami berkonsultasi ke Kemenkop dan UMKM,” tuturnya menjawab Antara Kalsel.
“Kemudian daripada itu, sebagai bahan agar kita bisa mensosialisasikan, sehingga masyarakat tani atau pedesaan khususnya bisa dengan cepat menerima rencana pemerintah untuk menyejahterakan rakyat tersebut,” demikian Muharram.
Bersamaan kunjungan kerja Tkunker) Komisi II DPRD Kalsel tersebut ke luar daerah, 10-12 September 2015, komisi-komisi lain pada lembaga legislatif tingkat provinsi itu juga melakukan kegiatan serupa, hanya tujuan dan sasaran yang berbeda.
Seperti Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur kunker ke luar daerah, serta Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel atas undangan/ajakan TVRI provinsi setempat mengunjungan kantor pusat televisi milik pemerintah itu di Jakarta.
Sementara Komisi IV bidang kesra DPRD Kalsel kunker dalam daerah provinsi tersebut untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan tahun 2015.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
