Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal (tengah) bersama perwakilan dari BGN dan Persagi dalam pertemuan di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (17/11/2025)/ Foto: Taufik Akbar Harefa/Aktual.com

Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengklarifikasi pernyataannya yang viral di media sosial soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak membutuhkan tenaga ahli gizi.

Politisi PKB ini menyampaikan, polemik soal kebutuhan tenaga ahli gizi berawal dari hasil rapat dengar pendapat antara Badan Gizi Nasional dengan DPR RI. Dalam RDP tersebut terungkap, kekurangan tenaga ahli gizi menjadi sebab mandeknya operasional dapur Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Problematika ada yang Ahli Gizi sudah di dapur ini, pindah ke dapur ini (lainnya, red). Yang (dapur, red) ini bisa jalan, tapi (dapur, red) ini sekarang jadi macet,” ujar Cucun, dalam keterangannya di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Cucun juga mengungkap temuan lainnya di lapangan, banyak dapur MBG tidak beroperasi karena kekurangan tenaga ahli gizi.

“Kok dapur ini belum berjalan? Bahkan ada satu kecamatan dari sebelah dapur, baru tiga dapur yang berjalan. Teriakan anak-anak, ‘Pak, kami belum terima MBG’. Ternyata mau operate tapi belum ada Ahli Gizi, belum ada akuntan,” paparnya.

Kondisi ini, menurutnya, karena belum ada kerjasama antara Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) dengan BGN terkait pemenuhan tenaga ahli gizi di SPPG. “Karena belum ada ‘kawin’ antara Persagi dengan BGN, gak bisa menindak ahli gizinya,” paparnya.

Ia menjelaskan, usulan perubahan istilah ‘ahli gizi’ justru muncul dari forum internal, karena keterbatasan tenaga, bukan sebagai keputusan resmi DPR.

“Yang usulin itu putrinya beliau. Jangan ada embel-embel lagi Ahli Gizi. Saya respons, kalau keinginan demikian, nanti profesi panjenengan semua ya diganti, ya, habis,” paparnya

Sebelumnya, pernyataan Cucun dalam Forum Konsolidasi SPPG se-Kabupaten Bandung, Jawa Barat, soal rencana mengganti istilah ahli gizi ramai dikritik. Pernyataan itu ia sampaikan merespons pertanyaan dan usulan peserta forum.

“Jika memang pada akhirnya tetap ingin merekrut dari non-gizi, tolong tidak menggunakan embel-embel ahli gizi lagi,” ujar peserta tersebut.

Namun, di tengah penjelasan konteks pertanyaannya, Cucun buru-buru memotong penjelasan peserta tersebut.

“Kamu itu (bicaranya) terlalu panjang. Yang lain kasihan,” kata Cucun.

“Saya enggak suka anak muda arogan kayak gini. Mentang-mentang kalian sekarang dibutuhkan negara, kalian bicara undang-undang. Pembuat kebijakan itu saya, tenaga yang menangani gizi. Tidak perlu ahli gizi. Cocok enggak? Nanti saya selesaikan di DPR,” imbuhnya.

Wakil Kepala BGN mengatakan, sangat sulit mencari tenaga ahli gizi untuk memenuhi program MBG. Ia menyampaikan, dari 53.000 anggota Persagi, hanya ada 16.000 orang yang aktif. “SPPG operasional sekarang sudah menyentuh angka 14.000. Masih ada 2.000, tapi 2.000 ini ada di mana susah dicari,” paparnya.

Ia mempertanyakan kemampuan pemenuhan kebutuhan jika SPPG bertambah menjadi 22.000 titik pada akhir tahun. “Siap nggak Persagi memenuhi kekurangan 6.000 ini? Kalau ternyata masih belum ada, apa solusinya?” tanyanya.

Ketua Persagi, Doddy Izwardy menyampaikan, pihaknya siap berkolaborasi dengan BGN untuk menyediakan tenaga ahli gizi yang bertanggung jawab.

“Kami menjaga keilmuan karena tujuan dan tugas itu sangat mulia. Pemenuhan gizi dengan sasaran target yang sangat besar sekali. Kami siap, kami punya DPD di 35 provinsi dan DPC di lebih dari 500 kabupaten untuk membina anggota,” ujar Doddy.

Laporan: Taufik Akbar Harefa

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi