Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Tito Karnavian menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/4). RDP tersebut membahas pelaksanaan tugas pokok, fungsi BNPT, kendala, hambatan yang dihadapi dan optimaliasi program deradikalisasi. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/aww/16. *** Local Caption ***

Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi III DPR Herman Hery meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Polisi Tito Karnavian untuk mengevaluasi program deradikalisasi yang selama ini telah berjalan.

“BNPT perlu mengevaluasi kembali sejauh mana deradikalisasi dan penggalangan intelijen efektif dalam penanggulangan terorisme,” kata Herman dalam rapat dengar pendapat Komisi III bersama BNPT di Jakarta, Rabu (13/4).

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan selama ini tolok ukur program deradikalisasi dan penggalangan intelijen tidak jelas, padahal sudah menghabiskan anggaran negara yang cukup banyak.

“Ukurannya tidak jelas, sementara aksi dan kelompok-kelompok teror terus bermunculan. Saya meminta semua anggaran deradikalisasi dan penggalangan intelijen diaudit kembali,” tuturnya.

Menurut Herman, adanya fenomena narapidana direkrut menjadi anggota jaringan teroris merupakan bukti peran BNPT belum terlihat dalam penanggulangan terorisme.

Dalam penanggulangan terorisme, diperlukan keseriusan seluruh pihak, termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertanggung jawab di lembaga pemasyarakatan.

“Para narapidana itu sebelumnya merasa sebagai orang-orang yang dibuang oleh masyarakat. Saat direkrut oleh kelompok teroris, mereka diajak untuk ‘berjuang’. Mereka mendapat dalil baru bahwa kejahatan yang mereka lakukan adalah bentuk perjuangan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Antara
Arbie Marwan