Jaksa Agung HM. Prasetyo memberikan keterangan pers terkait nama-nama Jaksa yang dicalonkan menjadi kandidat pimpinan KPK di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (23/6/2015). Kelima nama calon pimpinan KPK yang diusung Kejagung itu adalah Djoko Subagyo (Sekretaris Badan Diklat Kejaksaan), Jasman Panjaitan (Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan), Sri Haryati (Direktur Perdata TUN Kejagung), Suhardi (Kajati Sulawesi Selatan) dan Muhammad Rum (Wakil Kajati Papua).

Jakarta, Aktual.com — Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan hasil audit kinerja kementerian atau lembaga negara. Salah satu yang diaudit adalah lembaga yang terkait salah satunya Kejaksaan Agung dibawah kepemimpinan Muhammad Prasetyo.

Menariknya, dari sekian puluh lembaga negara, posisi Kejaksaan Agung di peringkat pailng ‘jeblok’ ke-86 atau skor 50,02, dengan predikat CC. Hasil audit itu pun merangsang banyak pihak untuk berkomentar.

Pengamat politik dan birokrasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Shohibul Anshor Siregar menilai, penilaian yang diberikan salah satunya ke Kejaksaan Agung tersebut adalah sesuatu yang wajar.

“Ini kan sesuatu yang sangat wajar dan menjadi bagian penilaian untuk publik,” ujarnya saat dihubungi Senin (4/1).

Menurutnya, tanpa audit kinerja yang dilakukan Kemenpan-RB masyarakat pun langsung bisa menilai, khususnya publik Sumut. Paramater sederhananya, sambung dia, bahwa di Sumut saja Kejaksaan dan Kepolisian memiliki tunggakan perkara paling banyak.

“Ini sangat masuk akal, artinya data tersebut saling mengkonfirmasi,” ujar dia.

Data website Kemenpan-RB, yang diterbitkan Senin (4/1), lembaga peradilan paling transparan adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga yang berkantor di Jalan Medan Merdeka Barat ini mengantongi nilai 73,73, dengan predikat BB. Di susul dengan Kementerian Hukum dan HAM diperingkat 31, dengan nilai 58,32 dengan predikat B.

Kepolisian sebagai pintu pembuka sistem peradilan menduduki posisi ke-36, dengan nilai 68,04 dengan predikat B. Adapun Mahkamah Agung (MA) sebagai puncak dari sistem peradilan menempati urutan ke-51 dengan nilai 64,04 dengan nilai B.

Sedangkan pengawas dunia peradilan yaitu Komisi Yudisial (KY) menduduki peringkat ke-63 dengan nilai 60,07, dengan nilai B.‎

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS