Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, menilai persoalan yang timbul di Indonesia, akibat dari kesalahan penempatan individu-individu di jabatan kementerian.
“Saya tak percaya ini persoalan sistem, tapi individual tim kabinet,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu ketika menemui massa demonstran di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10).
Demonstran yang terdiri dari elemen mahasiswa di Jakarta itu, meminta agar DPR segera menggelar sidang istimewa (SI) untuk mengganti duet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Namun Fahri mengatakan, untuk menjatuhkan presiden dan wakilnya, ada aturan yang berlaku. Salah satu contohnya, jika presiden dan wakil terbukti melakukan tindak pidana.
Oleh sebab itu, kata Fahri, DPR sudah membentuk Pansus untuk mengungkap kasus-kasus besar yang ada di Indonesia. Dan jika Presiden dan Wapres terlibat dalam kasus itu, maka parlemen akan menggelar SI.
“Di dalam sana (gedung DPR) sudah dibentuk pansus, salah satunya Pelindo dan akan dibongkar. Apakah presiden dan wakil ikut campur didalamnya. Jika terbukti, kita akan buat hak pendapat bahwa presiden dan wakil sudah melakukan pelanggaran pidana dan bisa diimpeach dari kursi presiden,” ujar Fahri.
“Jika sudah disahkan Mahkamah Konstitusi (bila ada pelanggaran) kita laksanakan sidang istimewa,” tambahnya.
Sebelumnya, ribuan massa dari berbagai elemen mahasiswa ‘mengepung’ Gedung DPR RI, Jakarta. Bendera GPII, IMM, Prodem, serta BEM Universitas Muhammadiyah bersatu dan mendesak dewan terhormat untuk menyelenggarakan sidang istimewa untuk mengganti duet Presiden Jokowi-JK.
“Cukup sudah kita beri Jokowi-JK kesempatan memimpin selama satu tahun. Sudah cukup,” kata orator dari atas mobil sound disambut gemuruh demonstran didepan Gedung DPR RI, Selasa (20/10).
“Aliansi tarik mandat”,begitu nama gerakan ini. Selama satu tahun pemerintahan Jokowi-JK, Aliansi tarik mandat, tidak melihat ada prestasi yang bisa dibanggakan.
“Pengangguran bertambah, rupiah melemah, hukum tak pasti. Yang terbaru, asap menebal,” kritik demonstran.
Tidak satupun kebijakkan pemerintahan Jokowi-JK sesuai dengan janjinya saat kampanye
Artikel ini ditulis oleh:
