Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi V DPR RI, Nizar Zahro sepakat bila kedepannya persoalan desa di kementerian Desa PDTT tidak lagi dipegang unsur partai, melainkan profesional murni.
Hal itu menyusul banyaknya sejumlah permasalahan yang harus dievaluasi komisi, seperti penetapan pendamping dana desa hingga adanya politisasi dalam pengelolaan dana desa tersebut.
“Kalau saya memang kementerian desa profesional murni saja, jangan yang partai. Profesional murni yang memang punya pikiran memajukan desa,” sebut Nizar saat dihubungi, di Jakarta, Kamis (14/4).
Menurut politikus Gerindra itu, kalau pemberdayaan 74.000 desa ini sudah selesai, maka 50 persen masalah bangsa ini akan selesai. Oleh karena itu, yang dibutuhkan potensi di desa dapat berkembang dengan baik.
“Kalau partai rawan politisasi. Beda dengan profesional murni, orang tidak punya kepentingan. Kalau masih ditunjuk orang partai, saya yakin pasti timbul masalah seperti sekarang ini,” tandasnya.
Untuk diketahui, saat ini Menteri Desa dan PDT dipegang oleh Marwan Ja’far yang berasal dari partai kebangkitan bangsa (PKB).
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
