Jakarta, Aktual.com — Gara-gara banyaknya peraturan daerah yang menghambat investasi dan pembangunan, Presiden Joko Widodo meminta sebaiknya regulasi dihapus saja. Dia pun meminta jangan terlalu banyak dilakukan pengkajian.
“Sudahlah, enggak usah pakai kaji-mengkaji. Hapus. Mau berapa puluh tahun lagi kita selesai? Tiap kali kaji, mengkaji,” celoteh Jokowi di Istana Negara, Senin (22/2).
Jokowi menyebutkan, ada sekitar 42.000 peraturan yang dinilai menjadi hambatan. Kementerian Dalam Negeri sudah mendapatkan laporan, ada 3.000 peraturan daerah yang dianggap menghambat pembangunan.
“Ada 42.000 regulasi yang menghambat,” ucapnya.
Bahkan Jokowi memerintahkan Kemendagri untuk menghapus regulasi itu. Apalagi Indonesia sudah memasuki era kompetisi dengan masyarakat ASEAN. Para kepala daerah harus menggenjot ekonomi di daerahnya dengan cara melepas sumbatan kesejahteraan masyarakat.
“Pembenahan-pembenahan seperti ini sudah ditunggu oleh rakyat,” tegas Jokowi.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
