Jakarta, Aktual.com — Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai perlu adanya kajian secara mendalam sebelum memutuskan Indonesia akan bergabung di kemitraan negara-negara di kawasan Pasifik atau Trans Pacific Partnership (TPP).
Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Internasional Bappenas Amalia Adininggar Widyasari mengatakan, melalui kajian mendalam tersebut, pemerintah dapat memutuskan kapan waktu yang tepat untuk bergabung ke TPP.
“Secara umum kan bisa saja ngomong (bergabung), tapi kan kita tidak tahu detil. Ada 30 bidang yang harus kita komitmenkan. Kajian yang komprehensif jadi syarat mutlak,” ujar Amalia di Jakarta, Jumat (4/3).
Saat ini, pemerintah sendiri tengah membahas perihal TPP tersebut melalui tim lintas kementerian, sekaligus menyiapkan strategi apabila rencana bergabung dengan TPP tersebut terealisasi.
Amalia menambahkan, TPP sendiri memiliki karakteristik berbeda dibandingkan perjanjian komprehensif lainnya, seperti FTA di Uni Eropa (EFTA). Jika EFTA lebih banyak fokus ke perdagangan dan investasi seperti penurunan tarif dan sebagainya, TPP lebih fokus kepada kepatuhan aturan (regulatory compliance).
“Nantinya kan lebih banyak pembahasan tentang regulasi dan Indonesia harus siap kalau nanti kita memutuskan untuk masuk,” kata Amalia.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Eka
