Jakarta, Aktual.com – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengharapkan teknologi keuangan (financial technology) atau yang populer disebut sebagai Fintech, dapat menjadi jawaban dari tantangan sistem keuangan di Indonesia.
“Kami memandang Fintech sebagai salah satu elemen strategis untuk mewujudkan keuangan inklusif, dan sekaligus dapat menciptakan pembangunan berkeadilan bagi masyarakat miskin dan yang rentan tidak mampu mengakses layanan jasa keuangan formal,” ujar Bambang di Jakarta, Rabu (24/5).
Pada 2016, Asosiasi Fintech Indonesia mendata setidaknya terdapat 140 pemain Fintech di Indonesia. Ia mengharapkan dengan semakin meningkatnya literasi keuangan masyarakat Indonesia, maka investasi jangka panjang dan penempatan modal pada berbagai sektor-sektor produktif juga dapat ditingkatkan.
Lebih lanjut, Bambang menjelaskan tiga prioritas pembangunan yang dapat digerakkan oleh pemanfaatan Fintech. Pertama, mobilisasi modal untuk meningkatkan aktivitas ekonomi kelompok yang kurang terlayani, seperti Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Kedua, mobilisasi uang yang ada di masyarakat untuk membiayai infrastruktur dasar, seperti sanitasi dan listrik. K Terakhir, lanjutnya, yakni mobilisasi dana untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, seperti energi bersih, dan/atau membiayai inovasi yang penting dalam rangka peningkatan produksi pertanian dan perikanan,” kata Bambang.
Dari hasil simulasi Bappenas, kebutuhan pembiayaan investasi untuk pembangunan infrastruktur pada 2018 sekitar Rp5.248 Triliun, namun dengan keterbatasan kapasitas fiskal maka 62 persen sumber pembiayaan harus berasal dari masyarakat.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Eka
