Jakarta, aktual.com – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berhasil mencapai sejumlah target pembangunan selama kurun waktu 5 tahun pertama dari tahun 2014 hingga 2019.
Kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran, menjadi salah satu faktor yang membaik di era Jokowi jilid I. Hal ini ditunjukkan oleh indikator rasio dari masing – masing elemen.
Memulai warisan dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Jokowi berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari
11,3% menjadi 9,4%. Rasio gini yang menunjukkan tingkat ketimpangan pun membaik dari semula di angka 0,406 menjadi 0,382, dan tingkat pengangguran terbuka 5,7% menjadi 5,0%.
Untuk pertama kalinya selama sejarah Indonesia merdeka, Pemerintahan Jokowi – JK berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi _single digit_.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro dalam keterangan resminya di Jakarta, pada Rabu (16/10) siang.
“Pemerintahan Pak Jokowi dimulai akhir tahun 2014 di tengah-tengah kondisi global yang terus mengalami gejolak trend penurunan harga komoditas yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Namun seiring berjalannya waktu, sejumlah hasil nyata berhasil dicapai,” ucap Bambang.
Menurut pengamat ekonomi Hendri Saparini, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat stabil dan solid di kisaran 5% selama lima tahun terakhir dimana beberapa negara besar seperti Tiongkok dan India mengalami penurun yang lebih dalam dari kisaran 8% menjadi 6%.
“Saya rasa ini sebuah apresiasi kepada Pemerintah Presiden Joko Widodo, bahwa kondisi global yang sulit, namun pertumbuhan ekonomi tetap dijaga stabil dan kualitas pembangunan yang ditunjukkan dengan tingkat kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran terus membaik,” ujar Hendri.
Sedangkan, pengamat ekonomi Bank Mandiri, Dendi Ramdani mengapresiasi penurunan tingkat kemiskinan ini berhasil dicapai oleh Pemerintah pada saat ekonomi global melambat.
“Penurunan kemiskinan ini menunjukkan kebijakan Pemerintah yang pro kesejahteraan rakyat berjalan efektif. Efektifitas ini ditunjukkan dengan peningkatan akses rakyat kepada kebutuhan dasar, seperti peningkatan akses air minum dari 59,22% di tahun 2015 menjadi 72,79% di tahun 2019, peningkatan sanitasi layak dari hanya 46,63% menjadi 74,34% sepanjang 2015-2019.” terang Dendi.
Sementara itu saat ditanya mengenai fokus pembangunan di periode kedua Pemerintahan Jokowi, Kepala Bappenas menjelaskan bahwa Presiden Jokowi akan mendorong lebih peran investasi dan ekspor serta mengurangi ketergantungan pada komoditas.
“Pengembangan industri berbasis manufaktur akan menjadi prioritas utama Presiden Jokowi pada tahun 2020 hingga 2024,” tutup Bambang.
Artikel ini ditulis oleh:
Zaenal Arifin
