Gedung Bappenas Pusat Jakarta

Jakarta, Aktual.com – Pemerintah menargetkan penyelesaian infrastruktur jalur lintas selatan atau Pansela (pantai selatan) Jawa Timur dan selingkar wilis sebagai salah satu prioritas pembangunan jangka menengah nasional pada 2019.

“Penyelesaian infrastruktur JLS atau pansela di wilayah Mataraman mulai Pacitan, Trenggalek, Tulungagung hingga Blitar sebagai fokus pemerintah. Jalur selatan ini perlu mendapat perhatian, dan pemerintah pusat sudah memprioritaskan masalah ini mengingat daerah selatan (Jawa/Jatim) relatif tertinggal dibanding daerah utara sehingga perlu percepatan,” ujar Staf Ahli Kementerian PPN/Bappenas bidang UMKM dan infratruktur Bambang Ptijambodo, Sabtu (26/8).

Sejauh ini, kata Bambang, Kementerian PPN/Bappenas telah membuat rencana prioritas untuk membuat alur di daerah selatan ini, termasuk jalur penghubung dengan daerah tengah guna memperlancar arus perekonomian dari kawasan pesisir selatan Jatim menuju utara.

Selain telah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk merealisasikan rencana pembangunan nasional itu, pemerintah membuka pintu dialog serta diskusi dengan masing-masing pemerintah daerah guna mencari skema percepatan yang ideal melalui forum musrenbangprov maupun musrenbangnas.

“Intinya memang ada penyediaannya dari pusat sudah disediakan. Nanti tinggal merembug bersama mengenai mana yang lebih prioritas melalui dana alokasi khusus,” tuturnya.

Namun, Bambang mengatakan, selain bersumber dari APBN pembiayaan infrastruktur juga bisa dicarikan alternatif dari daerah dengan melibatkan swasta melalui kerjasama badan usaha milik daerah (BUMD).

“Tinggal mana yang perlu dibantu oleh pusat melalui penyediaan regulasi sebagai payung hukum nanti bisa dibicarakan antara masing-masing pemerintah daerah dengan pemerintah pusat melalui Kementerian terkait, nanyi kami akan bantu di sana,” ujarnya.

Terkait pengembangan kawasan selatan seiring percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk isu pembangunan selingkar Gunung Wilis, kata Bambang, Kementrian PPN/Bappenas berharap pemerintah daerah aktif mengkomunikasikan dengan pusat.

Poin itu termasuk dalam konteks pengembangan sektor UMKM serta kepariwisataan seperti banyak tersedia di kawasan pesisir selatan Tulungagung, Trenggalek dan Pacitan.

Artikel ini ditulis oleh:

Antara
Eka