Jakarta, Aktual.com — Tingkat ketimpangan ekonomi antarpenduduk atau rasio gini Indonesia hingga Desember 2015 sudah turun ke 0,408 dari 0,413 sejak data terakhir di 2014 atau sesuai dengan target di APBN-Perubahan 2015.
Demikian kata Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Rahma Iriyanti, di sela seminar “Akhiri Ketimpangan untuk Indonesia” di Jakarta, Selasa (8/12), menilai membaiknya rasio gini lebih karena melorotnya pendapatan masyarakat menengah ke atas, sehingga jurang ketimpangan mengecil.
Meskipun demikian, Rahma tidak menampik bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan besar untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat kelas menengah bawah, mengingat jumlah masyarakat miskin juga bertambah di triwulan terakhir tahun ini, meskipun di satu sisi tingkat ketimpangan menurun.
Jumlah masyarakat miskin menurut data terakhir BPS sebesar 11,2 persen atau sekitar 28 juta penduduk.
“Kalau kami lihat penurunan rasio gini ini lebih karena 20 persen dari masyarakat atas, pendapatannya menurun,” ujarnya usai seminar yang diselenggarakan Bank Dunia itu.
Rahma menilai penurunan pendapatan masyarakat menengah ke atas dipicu oleh usainya era positif harga komoditas.
Pelemahan harga komoditas, yang selama ini menjadi eskpor andalan Indonesia, telah berimbas terhadap pendapatan masyarakat menengah ke atas di sejumlah wilayah kaya bahan tambang dan mineral, ucapnya.
Meskpiun rasio gini sudah turun, Rahma menekankan, perbaikan selanjutnya tetap tidak akan mudah. Di 2016, pemerintah ingin kembali menurunkan rasio gini ke 0,39, dan sudah diamanatkan dalam UU APBN 2016.
Upaya penting yang perlu dilakukan, kata Rahma, adalah memastikan realisasi kebijakan fiskal tahun 2016 untuk konsisten. Menurut Rahma, kebijakan fiskal 2016 sudah dirancang dengan kerangka pemikiran untuk pemerataan. Contohnya dengan penguatan desentralisasi fiskal, yang akan memperkuat kapasitas belanja daerah.
“Selain itu insentif modal untuk masyarakat miskin juga tercermin dari banyaknya program seperti penurunan bunga KUR, dan bebeapa program sosial lainnya,” paparnya.
Sementara itu, kajian Bank Dunia merekomendasikan pemerintah untuk memperbaiki pelayanan publik di daerah, agar sarana dan prasarana terbaik bisa dirasakan oleh masyarakat di daerah.
Kedua, pemerintah perlu memperbanyak kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
Ketiga, memastikan pemberian perlindungan bagi masyarakat miskin dalam melewati berbagai tekanan ekonomi, dan sosial, seperti jaminan sosial bagi rumah tangga.
Keempat, menetapkan kebijakan fiskal yang mempriositaskan belanja infrastruktur, kesehatan dan pendidikn, bantuan sosial serta jaminan sosial.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
