Jakarta, Aktual.com — Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri menangani 29 perkara pidana terkait Pemilihan Kepala Daerah serentak pada 9 Desember lalu.
Kasubdit Dokumen dan Politik Dit Pidum Kombes Rudi Setiawan mengungkapkan kasus paling menonjol adalah yang melibatkan aparat sipil negara (ASN), termasuk Kepala Desa.
“Sampai saat ini jumlah pidana terkait Pilkada serentak yang terjadi adalah 29 kasus di seluruh Indonesia. Yang paling menonjol, keterlibatan aparatur sipil negara. Paling besar jumlahnya 13 ASN,” terang Rudi di Mabes Polri, Rabu (16/12).
Ia menuturkan, salah satu contoh pidana dilakukan kepala desa adalah dengan mengerahkan massa untuk memilih salah satu calon.
“Kepala desa mengerahkan massa untuk memilih salah satu calon. Pengrusakan atribut kampanye, alat peraga kampanye,” ujar Rudi.
Berdasarkan data yang diperoleh, dari 29 kasus ditangani, tiga diantaranya masih dalam tahap penyidikan. Sementara dua perkara telah dilimpahkan tahap 1 ke kejaksaan. Tiga perkara telah dikembalikan kejaksaan ke penyidik untuk dilengkapi pemberkasannya (P-19).
Sementara yang telah masuk tahap dua yaitu pelimpahan berkas perkara dan tersangka (P-21) sebanyak 14 perkara. Sedangkan 7 perkara dinyatakan tak cukup bukti hingga dihentikan kasusnya (SP3).
7 kasus yang dihentikan penyidikannya yaitu dugaan pidana terkait pemilihan kepala daerah di Pohuwato, Gorontalo; Kaimana, Papua Barat; Bukit Tinggi, Sumatera Barat (Sumbar); Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar); Bengkulu; dan dua Pilkada di Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara (Sulut). Untuk kasus yang dinyatakan telah tahap II dan segera masuk tahap penuntutan masing-masing terkait Pilkada di Bandar Lampung, Lampung; Sopeng, Sulawesi Selatan (Sulsel); serdang Bedagai, Medan; Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng); Pangandaran, Jawa Barat; Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB); Pemalang dan Sragen, Jawa Tengah (Jateng); Bellu, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kerinci, Jambi serta 3 pilkada lainnya di Jawa Barat. Tiga perkara yang masih dalam tahap penyidikan yaitu tindak pidana pada Pilkada di Toju Una-unda, Sulteng” Rokan Hilir, Riau dan Sumbawa Barat, NTB.
Sebelumnya Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak berlangsung aman dan kondusif. Beberapa daerah dikatakan Badrodin memang mendapat perhatian khusus dalam pengamanan seperti di Papua, Sulut, Sulteng dan NTB.
Namun dirinya memastikan tidak ada gangguan yang berarti selama pelaksanaan Pilkada. “Secara umum pelaksanaannya berjalan lancar dan aman,” kata Kapolri.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
