Jakarta, Aktual.co — Kenaikan harga bahan bakar bersubsidi (BBM) menjadi Rp7.400 oleh pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla terus menuai kritik dari sejumlah kalangan akademisi maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Direktur Executif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean menilai, jika kebijakan pemerintah itu justru membuat kemampuan ekonomi rakyat semakin terpuruk.
“Ini bentuk liberalisasi harga yang kurang manusiawi yang mana pemerintah mengurus negara seperti mengurus sebuah perusahaan hanya berpikir pada untung rugi tanpa melihat daya beli rakyatnya,” ketus Ferdinand kepada Aktual.co, di Jakarta, Minggu (28/3).
Aktivis yang tergabung dalam Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) ini berpandangan, bahwa kebijakan yang diambil pemerintah sangatlah tidak efektif.
“Ini bentuk kebijakan yang sangat tidak populer dan tidak memperhatikan kondisi rakyat yang semakin terpuruk dan semakin jatuh daya belinya akibat dari kenaikan harga bahan pokok, dimana pendapatan rakyat belum mampu ditingkatkan oleh pemerintah,” tandas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
Nebby
