Jakarta, Aktual.com – Hingga pekan pertama Agustus 2016 ini, Kementerian ESDM baru menyelesaikan power purchase agreement (PPA) atau kontrak untuk proyek 35 ribu mega watt (MW) sebanyak 15 Ribu MW. Sisanya, diklaim pihak ESDM bisa dirampungkan sampai akhir tahun.
“Ada sekitar 14 ribuan MW atau katakanlah sebanyak 15 ribu lah yang sudah tanda tangan PPA atau kontrak dengan PLN untuk pelaksanaan pembangunannya,” ujar Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Alihudin Sitompul, dalam diskusi Energi Kita, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (7/8).
Menurut Alihuddin, sejauh ini proses konstruksi sendiri dalam proyek 35 ribu MW ini sudah berjalan sebanyak 8.361 MW, sedang yang digarap oleh IPP sebanyak 8450 MW.
“Sehingga, jika dilihat dari rentang waktu dalam pembanguna pembangkit yang memakan waktu empat tahun, maka proses PPA-nya mestinya bisa selesai semua sampai akhir. Ini target Pak Menteri (Archandra Tahar),” tegas Alihuddin.
Dia menambahkan, Menteri Tahar sendiri di awal jabatannya sudah terus berkoordinasi untuk menyukseskan program 35 ribu mega watt itu. Termasuk koordinasi dengan internal ESDM dan pihak PT PLN (Persero). Kata dia, Menteri sudah menginstruksikan dalam waktu dekat ini, proses PPA dan pelelangan harus segera diselesaikan.
“Beliau katakan bahwa salah satu target kita adalah gimana PPA-nya, financial close-nya, bisa berjalan dengan baik. Serta regulasi yang menghambat harus diperbaiki, termasuk mengatasi kenapa PPA ini bisa lama,” tutur dia.
Kendati pemerintah terus berupaya di tahun 2019 nanti bisa selesai, kata dia, proses pembangunan satu pembangkit memang tidak mudah. Untuk satu PLTU berkapasitas 1.000 MW, tegas dia, butuh waktu 48 bulan, untuk PLTG bisa 1-2 tahun.
Jadi saat ini, lanjut Alihuddin, pemerintah tengah mengenut proses PPA-nya agar proyek ini bisa langsung dieksekusi. Sehingga kemudian proses pembiayaan oleh lembaga keuangannya pun bisa cepat dieksekusi.
“Apalagi memang dalam financial close ini tidak mudah untuk meyakinkan pihak bankir. Karena butuh waktu serta perlu kehati-hatian untuk memilih pengembang dan bank itu,” dalih dia.
Ketika ditanya, apakah lamanya proses PPA ini, gara-gara hubungan Kementerian ESDM dan PLN sendiri tidak harmonis? Alihuddin menyebutkan, hubungannya tidak ada masalah.
“Baik kok, hubungannya bagus-bagus saja (dengan PLN). Hahaha…,” pungkas dia sembari tertawa.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
