Jakarta, Aktual.com – Nicke Widyawati dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi saksi salah satu tersangka kasus suap PLTU Riau-1, Idrus Marham. Pemanggilan ini tentunya mengejutkan lantaran Nicke baru saja lima hari ditetapkan sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero).
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Arief Poyuono menyoroti pemanggilan ini. Arief mengungkapkan, ia sama sekali tak kaget dengan pemanggilan ini.
“Sangat jelas peran Nicke Widyawati saat menjabat sebagai direksi PLN punya peran penting untuk menunjukan pemenang tender Pengadaan Tender Proyek PLTU Riau 1,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Aktual, Senin (3/9).
Sebagaimana diketahui, Nicke memang sempat menduduki jabatan direksi di sejumlah perusahaan pelat merah, termasuk PT PLN (Persero). Di perusahaan listrik itu, Nicke sempat menjabat sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1.
Jabatan itu ia emban sejak Desember 2014 hingga November 2017. Sementara, pencairan suap dari pengusaha Johannes Kotco kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih sekitar Rp 4,5 miliar terjadi pada Desember 2017, atau sebulan setelah Nicke hijrah ke Pertamina.
“Sepengetahuan saya yang pernah bekerja di BUMN, sangat tidak mungkin kasus hanky panky di Proyek PLTU Riau 1 milik PLN tidak ada yang terlibat direksinya,” ucap Arief.
Karenanya, ia pun mengaku heran karena KPK justru menggeledah rumah dan kantor Dirut PLN Sofyan Basyir, tatkala Eni Saragih dan Johannes tertangkap tangan oleh KPK.
Menurut Arief, sangat kecil kemungkinan Sofyan Basyir terlibat dalam suap proyek PLTU Riau-1.
“Sebab keputusan pengaturan tender di BUMN seperti PLN biasanya dimulai dari Direktur yang mengurus Pengadaan Proyek tersebut misalnya Nicke Widyawati yang saat itu menjabat salam satu Direksi PLN yang punya hubungan kuat dengan proyek tersebut,” ulas Arief.
Arief menduga, ada sebuah kongkalingkong antara Nicke dengan Idrus Marham karena perempuan asal Tasikmalaya itu memang dikenal sebagai Direksi PLN yang memiliki jaringan kuat di partai politik (parpol) penguasa.
“Sehingga karir Nicke pun moncer hingga bisa menduduki jabatan orang nomor 1 di Pertamina walau kemampuannya tidak mumpuni,” selorohnya.
“Karena itu KPK harus benar-benar memeriksa Nicke Widyawati. Dan jika sudah ada dua alat bukti yang kuat segera saja tetapkan jadi tersangka dan jangan takut pada tekanan politik. Semoga pratek mafia rente proyek Pembangkit 35 MW terbongkar,” pungkas Arief.
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan
