Jakarta, Aktual.co —Ketimbang sewa jasa pengacara, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ternyata lebih memilih minta ‘pembelaan’ Kejaksaan Agung untuk menghadapi gugatan-gugatan terhadap Pemprov DKI.
Alasannya, dia khawatir pengacara yang dipakai Pemprov DKI nanti justru malah pengacara nakal yang doyan bermain dengan mafia tanah.
“Kalau dia bagian dari mafia tanah gimana? Kalau saya jadi pengacara pemda, bisa saja ada main. Kita enggak tahu kan?” ujar mantan Bupati Belitung Timur itu, di Balai Kota DKI, Kamis (8/1).
Dengan alasan itu, Ahok sekarang lebih memilih mengandalkan Kejagung, untuk membantu memenangkan Pemprov DKI dalam sengketa-sengketa hukum. “Lebih baik sekarang andalin jaksa.”
Dukungan Kejagung, kata dia, dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa kontrak-kontrak dengan pihak swasta. Di mana selama ini Pemprov DKI tidak menggugat dan sering kalah saat dituntut swasta.
Seperti kasus kontrak Bantargebang soal sampah, sengketa tanah milik Bank DKI dengan Lippo, dan masalah Lokasari.
“Itu yang kita minta ke Kejaksaan mesti dukung kita, ya kita dong yang dimenangin,” kata Ahok.
Diketahui, Rabu (7/1) kemarin Ahok menyambangi Kejagung temui Jaksa Agung HM Prasetyo. Awalnya dia beralasan ke sana hanya untuk berkonsultasi mengenai rencana Pemprov DKI sewa jasa pengacara.
Pengacara-pengacara itu, kata Ahok, akan dipakai untuk menangani sengketa-sengketa Pemprov DKI. Salahsatunya pihak yang menduduki secara ilegal lahan milik Pemprov tapi menolak direlokasi.
Artikel ini ditulis oleh:
