Jakarta, Aktual.com – Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mengecam habis kebijakan pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang akan menurunkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP.
Kebijakan Sri Mulyani itu disebutnya lebih mementingkan kelompok pengusaha dan taipan atau para wajib pajak atau WP kakap, dibanding rakyat kecil. Padahal jika kepatuhan pajak WP kakap itu dikejar, maka pendapatan negara akan meningkat.
“Bukannya justru mengejar kaum buruh dan rakyat kecil yang harus dipaksa membayar pajak lebih besar, sementara saat ini daya belinya sedang. Itu kebijakan yang akan korbankan daya beli,” kata Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Senin (24/7).
Said menegaskan, saat ini kondisi daya beli buruh juga masih rendah, tak setinggi sebelumnya. Sehingga rencana kebijakan batas PTKP ini akan sangat menggerus penghasilan.
“Saya heran dengan Sri Mulyani ini. Jika kebijakan ini (penurunan PTKP)jadi, itu sebagai bentuk kebijakan pro kapitalis. Tentu kami menentangnya.”
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
