Bogor, Aktual.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, melayangkan ultimatum atau peringatan kepada para politisi agar tidak colong start sebelum masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dimulai.
Anggota Bawaslu, Mochammad Afiffudin menegaskan, ultimatum ini juga berlaku untuk para politisi yang menduduki jabatan dalam lembaga kementerian atau lembaga negara lainnya.
Pria yang akrab disapa Afif ini melontarkan hal itu dalam diskusi bertema ‘Peran Media Dalam Melawan Hoaks, Ujaran Kebencian dan SARA’ di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (14/4).
“Kita ada komitmen bersama dengan pihak partai politik yang merangkap menteri atau punya jabatan di publik tidak mencuri start kampanye,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Afif juga menambahkan jika pihaknya telah menerima sejumlah laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan sejumlah pejabat publik saat Pilkada serentak tahun ini. Pelanggaran ini, lanjutnya, terkait dengan adanya penggunaan fasilitas negara dalam kampanye.
Afif menegaskan, Bawaslu sendiri tidak tinggal diam terhadap laporan tersebut. Ia menyatakan, pihaknya segera menindaklanjuti laporan yang masuk tentang pelanggaran pejabat dalam masa kampanye.
Selain itu, Afif juga meminta kepada pihak partai politik untuk tidak melakukan politik identitas.
“Ini semua pihak kita butuh komitmen partai politik jangan sampai melakukan politik SARA terhadap masyarakat,” demikian Afif.
Hadir juga dalam diskusi tersebut, Anggota Dewan Pers Jimmy Silalahi, Kabag Publikasi Sosialisasi Informasi KPU, Robby Leo, Komisioner Korbid Pengawasan Isi Siaran KPI, Hardly Stefano, Sekretaris Ditjen Aplikasi dan Informatika Kominfo, Maria F Barata dan Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Usep Hasan Sadikin.
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan
