Jakarta, Aktual.co —Kebijakan yang dilakukan Pemerintahan Jokowi-JK untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dituding merupakan pesanan dari pihak asing.
Hal itu dilontarkan massa dari Gerakan Mahasiswa Hizbut Tahrir saat aksi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi di depan Istana Negara di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.
“Sejatinya mereka bohong untuk menaikan BBM dengan dalih menghapus subsidi. Jokowi menaikan BBM karena pesanan dari Bank Dunia,” kata Ricky, Ketua Gerakan Mahasiswa Pembebasan Hizbut Tahrir di Jakarta, Kamis (20/11).
Menurutnya kebijakan kenaikan BBM bersubsidi juga merupakan penyelewengan terhadap syariat Islam.
“Dalam Islam sumber daya alam itu seharusnya dikelola oleh pemerintah atau negara dan hasilnya untuk rakyat. Tetapi ini berbeda, sumber daya alam kita dikelola oleh asing dan hasilnya dinikmati oleh asing juga. Rakyat jadi gigit jari.”
Dua hari lalu, Selasa (18/11) ratusan massa dari Hizbut Tahrir juga menggelar unjuk rasa di depan Istana. Saat itu mereka juga melontarkan sikap yang sama menolak keputusan Pemerintah Jokowi-JK menaikkan harga BBM bersubsidi.
Hizbut Tahrir mengatakan keputusan menaikkan harga BBM adalah kebijakan yang sangat zholim karena menyengsarakan rakyat Indonesia.
“Ini besar kemungkinan adalah tekanan dari asing. Rezim yang ngakunya merakyat tapi kenyataannya sangat mencekik rakyat, ini tidak pantas didukung. Dalam syareat Islam itu barang milik umum yang pengelolaanya diserahkan kepada negara harus diserahkan kepada rakyat,” kata juru bicara Hizbut Tahrir, Muhammad Ismail Yusanto, di Jakarta Pusat, Selasa (18/11).
Mereka juga menuding Jokowi sebagai antek asing karena telah terbukti sangat pro asing. Karena dengan dinaikannya harga BBM maka Jokowi telah terbukti menyukseskan liberisasi sektor hilir (sektor niaga dan distribusi) setelah liberalisasi sektor hulu (eksplorasi dan eksploitasi).
“Jokowi antek Asing, yang dibiayai sembilan Taipan. Sudah ditetapkan harga BBM naik 2.000 rupiah, sangat geram kita mendengar ini, tega-teganya yang belum genap sebulan. Ini jelas antek asing untuk golkan liberalisasi sektor hilir,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
