Jakarta, Aktual.co — Kenaikan harga BBM dan elpiji secara bersamaan semakin mencekik masyarakat. Pasalnya, belum selesai rakyat tercekek dengan harga beras yang baik hingga 30 persen per kilo, Menteri ESDM sudah menaikkan harga BBM Untuk Jawa-Bali dari Rp6.600 per liter menjadi Rp6.900 per liter.
“Sebenarnya pemerintah sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp843 per liter dari pajak bahan bakar 5 % dan pajak pertambahan nilai 10 % dari pengolah crude hingga menjadi BBM,” ujar ketua FSP BUMN Bersatu, Arief Poyuono di Jakarta, Senin (2/3).
Adapun harga sebenarnya, lanjutnya, BBM dengan harga Crude oil mengikuti MOPS USD49,7/barrel ditambah cost refinery dan distribusi serta fee penjualan sebesar USD13.566/barel dan menghasilkan 147 liter BBM maka akan diperoleh harga BBM per liter USD49,7 ditambah biaya refinary 13.566 sama dengan USD62,266 dikalikan Rp13.000 sama dengan Rp5.594 sebelum pajak jika ditambah pajak menjadi Rp6.434/ liter
“Pemerintah mengambil untung dari pajak dan penjualan BBM sebesar Rp6.900-Rp6.434 = Rp464. Total keuntungan Pemerintah per liter maka dalam satu tahun pemerintah untung Rp54,2 triliun dengan asumsi kebutuhan BBM 365 juta liter per hari untuk nasional,” jelasnya.
Masyarakat dengan pendapatan pas-pasan akan semakin tercekik oleh beban Ekonomi yang tinggi akibat Pemerintah mengambil Untung dari penjualan BBM yang sudah Tidak disubsidi lagi.
“Keuntungan dari penjualan BBM yang dihimpun di Pertamina rawan dengan korupsi,” tambahnya.
Dari pengambilan keuntungan penjual BBM juga mengambarkan bahwa Tim Ekonomi Jokowi tidak mampu lagi untuk mencari pendapatan dari sisi fiskal bukan pajak yang diambil dari masyarakat yang akan berakibat tingginya angka inflasi yang akan menambah angka kemiskinan di Indonesia.
“Seharusnya dengan keuntungan Rp54,2 triliun dari penjualan BBM, Pemerintah Jokowi tidak perlu menambah utang sebesar Rp50 triliun selama 5 tahun dari bank dunia untuk menutupi kekurangan pembangunan infrastruktur,” ungkapnya.
Berutang Rp50 triliun ke bank dunia dipastikan ada dugaan kepentingan anak buah Jokowi untuk mendapatkan fee broker dan fee proyek infrastruktur untuk mendapatkan utang ke bank dunia.
“Patut dipertanyakan dimana Trisakti dan Nawacita Jokowi yang katanya pro pada rakyat miskin, tapi rakyat diperas dari penjualan BBM dan Kenaikan harga Beras,” ujarnya.
Karena itu DPR harus memanggil semua Menteri terkait diminta keterangannya karena mengambil untung dari Jual BBM dan tingginya harga Beras.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
