Jakarta, Aktual.com – Pengamat Cyber Ruby Alamasyah menuturkan pembentukan Badan Cyber Nasional (BCN) yang tengah diproses Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, menjadi induk badan siber dan harus melibatkan banyak pemangku kebijakan mulai dari pemerintah, praktisi, akademisi hingga masyarakat.
Hal tersebut diperlukan agar keberadaan BCN nanti bisa mengakomodir kebutuhan semua pihak, sehingga BCN bisa menjadi sebuah lembaga independen yang fokus menanggulangi permasalahan siber di Indonesia.
“Di pemerintahnya sendiri selain Kemenko Polhukam bisa melibatkan Kominfo, Polri, Lembaga Sandi Negara, dan ID-SIRTII. Kita memang perlu memiliki badan yang optimal terkait siber ini,” kata Ruby di Jakarta, Jumat (17/6).
Diakui Ruby, Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna internet yang sangat besar.
Jumlah ini juga bersanding dengan rentannya ancaman kejahatan siber, baik yang mengarah ke pemerintah, korporasi, atau individu.
Apalagi saat ini pemerintah tengah gencar mengembangkan sistem pemerintahan dalam jaringan sehingga keberadaan badan seperti ini perlu menjadi prioritas.
“Banyak negara lain termasuk negara tetangga yang sudah punya badan seperti ini. Padahal jumlah pengguna internetnya lebih sedikit dari kita. Kalau enggak ada badan yang optimal bisa-bisa data ini bocor. Bukan hanya dari ancaman asing bahkan peretas biasa juga dikhawatirkan,” ucap dia.
Berdasarkan data yang dimilikinya, kerugian yang dialami Indonesia dari kejahatan Nigeria Scammer saja mencapai Rp150 sampai Rp200 milyar per tahun.
Ruby yang juga analis forensik digital mengatakan kejahatan siber banyak menyerang data-data ekonomi, seperti bidang keuangan, data kependudukan, data kegiatan lelang pemerintahan (LPSE), E-commerce, dan pembayaran.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
