Semarang, Aktual.co — Kendaraan pribadi jenis roda dua maupun roda empat menjadi penyumbang terbesar pemakaian bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Tercatat, kontribusi BBM terbesar tersedot pada transportasi darat yang mencapai 97 persen dari nilai subsidi. Sedangkan, sisa 3 persen BBM subsidi tersedot pada transportasi laut, kebutuhan usaha menengah kecil (UMK), dan nelayan.
Pakar transportasi Universitas Soegijapranata, Djoko Setiowarno menyatakan, pemerintah harus menganulir kebijakan kendaraan pribadi dengan pembatasan melalui regulasi tertentu. Pasalnya, konsumsi BBM subsidi dalam sepuluh tahun terakhir telah mencapai 5 juta/ tahun.
“Sejak tahun 2005, konsumsi BBM begitu tinggi sampai sekarang. Itu pula diikuti kesemprawutan dan tingkat angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi,” ujar dia saat dihubungi Aktual.co, di Semarang, Senin (5/1).
Ia mengatakan, pemerintah harus menggenjot transportasi massal/ umum di seluruh daerah, meski pun 10 Kota telah menggunakan BRT dengan bus trans. Selain itu, membatasi wilayah operasi transportasi dengan transportasi massal.
Menurut dia, kompleksitas permasalahan lalu lintas di Indonesia begitu pelik. Artinya, permasalahan lalu lintas tidak sekedar pada satu aspek saja, melainkan berkaitan dengan beberapa aspek permasalahan yang saling berkait.
Pihaknya memprediksi konsumsi BBM akan habis pada 10 tahun mendatang. Maka, pemerintah harus mencabut BBM dengan diganti memakai gas. Indonesia memiliki sumber alam gas yang masih tinggi, dibandingkan kebutuhan BBM yang harus impor.
“Harga premium di Vietnam itu sudah Rp12 ribu/ liter atau setara 24 dong (mata uang Vietnam. Sementara, di negara Jepang dan China sudah tidak lagi memakai konsumsi BBM,” beber dia.
Dari prosentasi konsumsi darat pada tahun 2012, tercatat 93 persen kendaraan pribadi, sepeda motor 40 persen, mobil 53 persen, sisanya 7 persen kendaraan/ mobil barang, dan angkutan umum 3 persen.
“Hampir 95 persen angkot sekarang ini tidak layak terpakai, dan sedikit memakai yang baru. Hampir seluruhnya produksi lama yang sudah tidak layak. Negara Jepang dan China saja sudah dibatasi wilayah operasinya,” terang dia.
Artikel ini ditulis oleh:
