Jakarta, Aktual.com – Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta akan gelar sidang etik pekan ini.
Sidang dilakukan sebagai respon atas laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik anggota dewan terkait pembahasan APBD-Perubahan (APBD-P) DKI tahun anggaran 2014.
“Berdasarkan rapat internal tadi, BK akan melakukan pemanggilan pada pekan ini,” ujar Wakil Ketua BK Syarifuddin, di DPRD, Jakarta, Senin (1/2).
Namun Syarifuddin enggan membeberkan siapa dan kapan tepatnya sidang digelar. Dia hanya mengatakan dalam sidang itu akan dihadirkan berbagai pihak dari eksekutif maupun legislatif.
“Sidang akan kita gelar terus-menerus, setiap hari,” beber anggota Komisi B ini.
Tujuan sidang, ujar politisi Hanura tersebut, adalah untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran etik anggota dewan saat pembahasan APBD-P 2014.
“Kami mau gali bagaimana proses penganggarannya, supaya tahu letak kesalahannya,” pungkas Syarifuddin.
Meskipun Syarifuddin belum menyebut nama anggota dewan yang akan diperiksa, namun dari informasi yang dihimpun Aktual.com, pada 29 Desember 2015 Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) melaporkan politisi Hanura Fahmi Zulfikar Hasibuan ke BK.
Dalam penuturannya, Ketua Umum Katar Sugiyanto mengaku sengaja melaporkan tersangka kasus UPS itu agar ‘bernyanyi’ terkait proses penganggaran di APBD-P 2014.
Sebab di APBD-P itu diduga terjadi barter proyek. Yang mengakibatkan anggaran pengadaan uninterruptible power supply (UPS) dan pembelian lahan RS Sumber Waras bisa melenggang masuk.
Artikel ini ditulis oleh:
