Jakarta, Aktual.com – Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak terima gaji PNS DKI dianggap ketinggian dan pemborosan anggaran oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Tanpa tendeng aling-aling, Ahok bahkan balik menantang pejabat Kemendagri untuk buka-bukaan soal harta kekayaannya.
“Kita bisa berdebat. Saya bilang kalau pejabat ngajak bicara itu saya tantang balik kamu pembuktian terbalik harta kamu, LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) sama pajak yang kamu bayar,” kata Ahok di Balai Kota, Selasa (11/8).
Karena menurut dia gaji PNS DKI masih dalam batas wajar. Lagipula Ahok juga merasa sudah menuntut bawahannya untuk tidak lagi menerima uang dari pihak swasta sepeserpun.
“Saya lebih ikhlas kasih gaji orang kecil yang kerja, daripada kasih kontraktor ngangkut yang ngeruk sungai aja habisnya Rp1,2 triliun,” dalih dia.
Senin (10/8) kemarin, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek memang menyoroti alokasi belanja pegawai DKI di Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI tahun anggaran 2016.
Saat rapat pemaparan mekanisme pembahasan KUA-PPAS di Balai Kota DKI, Donny mengkritik anggaran DKI 2016 yang kebanyakan dialokasikan untuk belanja pegawai. Dia berpendapat hal itu tidak bisa dibenarkan.
Dia bahkan membandingkan gaji lurah di DKI dengan gaji Menteri Dalam Negeri. “Gaji lurah DKI Rp44 juta, camat Rp33 juta. Mendagri Rp19 juta. Dirjennya aja berapa? Rp 14 juta,” kata dia.
Dia pun bertanya, apakah boleh siklus fiskal digunakan sebesar-besarnya untuk bayar gaji pegawai.
Tak berhenti di situ, Donny juga ‘memblejeti’ beberapa mata anggaran DKI di APBD 2015 yang dinilainya bukan untuk kepentingan rakyat. Seperti untuk membeli komputer dan peralatan kantor. “Sudah banyak itu. Jangan hobinya belanja terus. Kapan dong buat rakyat?” ujar dia.
Pemprov DKI pun diingatkannya agar segera genjot penyerapan anggaran, agar tidak besar angka sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) di akhir tahun nanti.
Artikel ini ditulis oleh:
