Jakarta, Aktual.com – Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi mengunjungi sejumlah asosiasi yang bergerak di bidang pangan dalam rangka menyerap aspirasi guna mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia.
Salah satunya Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), sekaligus menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional (MUNAS) ke-V di Yogyakarta pada Selasa (22/2) kemarin. Pada kunjungan kerjanya tersebut, Arief menyatakan dukungannya terhadap APTRI guna mewujudkan kemandirian pangan swasembada gula di Indonesia.
“Kemarin saya seharian dari Jogja, bertemu Asosiasi Petani Tebu Rakyat, kemudian dengan peternak nasional, kemudian sama pengusaha penggiling padi. Jadi artinya sekarang saya mau lihat dalam waktu dekat adalah persiapan lebaran,” kata Arief di Jakarta, Rabu (23/2).
Arief mengatakan bahwa Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) berencana akan bertransformasi ke digitalisasi data stok dan harga pangan melalui dashboard neraca pangan. Sehingga Badan Pangan Nasional menjadi sentral data untuk semua stakeholders.
“Untuk kemudahan masyarakat dalam mengakses ketersediaan pangan, Badan Pangan akan transformasi digitalisasi dashboard pangan,” jelas Arief.
Selain itu, Arief yang didampingi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Yogyakarta turut mengunjungi serta mendengarkan aspirasi perwakilan peternak layer terkait kestabilan harga telur.
“Mengenai isu pangan telur, terdapat dua strategi yang akan ditempuh Badan Pangan Nasional dalam upaya stabilisasi pasokan dan harga telur, yakni melalui penugasan kepada BUMN Perum Bulog serta skema komersial melalui Holding Pangan ID Food,” ujarnya.
Menurutnya hal ini merupakan kolaborasi antara Badan Pangan Nasional dengan Kementerian BUMN, sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir guna menciptakan ekosistem pangan di Indonesia.
Arief menambahkan kolaborasi stabilisasi pangan juga selaras dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk dapat menjaga ketersediaan pasokan dan harga pangan melalui sinergi dengan Kementerian Perdagangan.
Mengenai isu kenaikan harga tahu dan tempe di Indonesia, Arief menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan beberapa skema kolaborasi berbagai lembaga pemerintahan, seperti Kemenko Perekonomian lewat Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Sekretariat Kabinet, Kementerian Koperasi dan UKM dan non Pemerintah seperti Gakoptindo (Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia), dan asosiasi lainnya sebagai solusi dari isu stabilisasi harga kedelai yang berdampak pada kenaikan harga Tempe dan tahu di Indonesia.
“Skema penugasan pemerintah atau skema subsidi kepada pengrajin tempe dan tahu dapat dilakukan kepada Perum Bulog oleh Badan Pangan Nasional,” ungkap Arief.
Ia melanjutkan, skema tersebut tentunya akan diusulkan dan dibahas pada rapat lanjutan sejumlah pihak dan persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Untuk diketahui, usai dilantik Presiden Jokowi pada Senin (21/2) lalu, Arief turut bersilaturahmi dengan DPD Persatuan Penggilingan Padi dan Beras Indonesia DIY (DPD PERPADI DIY), sebagai langkah awal bentuk sinergi dan kolaborasi dari sektor hulu dalam rangka menjaga stabilitas harga dan pasokan beras nasional.
Artikel ini ditulis oleh:
A. Hilmi
