Cikarang, aktual.com – Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mulai mendistribusikan dokumen administrasi kependudukan lewat Program Layan Antar setelah melakukan penandatanganan kerja sama dengan PT Pos Indonesia.
“Melalui kantor pos kita antar semua dokumen kependudukan. Bukan hanya e-KTP tapi juga dokumen kependudukan lainnya,” kata Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja di Bekasi, Selasa [24/3].
Melalui inovasi layanan ini, pihaknya berharap masyarakat Kabupaten Bekasi dapat terlayani secara maksimal karena mereka tidak perlu mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lagi untuk mengambil dokumen kependudukan.
“Hari ini sudah mulai bergerak. Tentu saja sebentar lagi ini akan sampai kepada masyarakat Kabupaten Bekasi,” ucapnya.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Hudaya mengatakan sedikitnya ada 132.000 e-KTP dengan status siap antar. Mereka yang akan diantar dokumen e-KTP itu sebelumnya sudah memiliki Surat Keterangan atau Suket.
“Ini seluruhnya kita kirim lewat pos. Hari ini sudah diangkut oleh PT Pos dan langsung siap didistribusikan,” kata dia.
Layanan antar ini, menurutnya, efektif karena dapat mengurangi aktivitas tatap muka sehingga mampu menghapus praktik percaloan dokumen administrasi kependudukan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
“Layanan ini tidak dipungut biaya sepeserpun alias gratis. Jadi bagi masyarakat yang waktunya terbatas tinggal tunggu di rumah saja,” ucapnya.
Bagi warga yang hendak mengurus dokumen kependudukan, pihaknya mengaku akan memberikan opsi pengambilan yang tercantum dalam formulir permohonan yakni dikirim melalui pos atau diambil sendiri ke kantor dinas.
Hudaya mengaku telah menyiapkan langkah strategis dalam percepatan pencetakan e-KTP yakni dengan memaksimalkan layanan cetak di tiap kecamatan serta pemenuhan kebutuhan blangko.
“Di kantor sudah selesai 2.000 dan sebanyak 132.000 sudah kita serahkan ke PT Pos. Tentunya data ini kita tidak bisa pastikan jumlahnya karena sifatnya dinamis. Seluruh mesin KTP juga sudah kita kembalikan ke kecamatan dan pelayanan KTP kembali di Kecamatan,” katanya.
“Insya Allah ke depan setelah program ini selesai, masyarakat yang datang ke kecamatan untuk membuat KTP pulangnya tidak membawa Suket, tapi sudah membawa KTP jadi,” lanjut Hudaya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eko Priyanto
