Beli Senjata di AS Lumrah, JK: Paspampres Tak Pernah Gunakan Senjata Ilegal

Jakarta, Aktual.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan anggota Pasukan Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden (Paspampres) tidak pernah menggunakan senjata ilegal dalam melakukan tugas pengamanan kepala negara.

“Paspampres tidak pernah menggunakan senjata ilegal, karena Satuan Paspampres mempunyai senjata yang terbaik di antara semua satuan yang ada,” kata Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa (12/7).

Terkait dengan pengakuan salah seorang serdadu Amerika Serikat bahwa anggota Paspampres RI membeli senjata ilegal, Wapres mengatakan kasus tersebut telah ditangani oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI sehingga saat ini pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan tersebut.

“Saya yakin Paspampres itu kalau untuk personality justru untuk meningkatkan kemampuannya, (jadi) mungkin dipakai latihan. Tapi kalau untuk tugas, itu pasti senjata terbaik di antara semua satuan yang ada,” jelasnya.

JK menjelaskan, pembelian senjata di AS sudah menjadi hal lumrah, sehingga dugaan kasus pembelian senjata ilegal merupakan hal biasa di sana.

“Dan kalau dari segi jumlah, kalau melihat kasusnya tujuh itu, (nilainya) tidak lebih dari Rp50 juta. Tapi bahwa itu persoalan Amerika, mau orang Amerika jual ke Indonesia kan itu urusan mereka,” katanya.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyatakan Komandan Paspampres akan memberikan sanksi kepada anak buahnya terkait dengan pembelian senjata dari Amerika Serikat.

“Sanksinya administrasi terkait tindakan pelanggaran disiplin,” kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Ia menyebutkan kasus itu terjadi pada saat Danpaspampres lama yakni Mayjen TNI Andika Perkasa, sementara sanksi akan diberikan oleh Danpaspampres baru Brigjen Bambang Suswantono.

“Yang akan memberikan sanksi Danpaspampres baru atau ankum (atasan yang berhak menghukum) ,” katanya.

Hingga saat ini pelaku masih menjadi anggota Paspampres, tinggal menunggu keputusan dari Danpampres.

“Mereka ada yang perwira menengah, ada perwira pertama. Nanti saya cek ke Puspom karena yang diperiksa kan banyak, saya tidak bisa sebutkan kasihan kalau tidak benar-benar bersalah,” ujar Gatot.

Artikel ini ditulis oleh:

Antara