Jakarta, Aktual.co —Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku belum dapat menindaklanjuti temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI mengenai adanya anggaran fiktif di APBD 2014. 
Sebelum melakukan keputusan, dia mengatakan akan lebih dulu melakukan pengecekan dan mendata semua temuan.
“Kalau dipecat kan sudah dilakukan, tetapi masalahnya kesalahannya di mana? Sistem hukumnya saya tidak tahu,” ujarnya di Balaikota DKI, Kamis (6/11).
Namun dia yakin munculnya anggaran ‘siluman’ itu penyebabnya adalah karena tidak dilakukannya perincian dalam rancangan anggaran.
“Tadi kan disebutin Pak Abraham (Ketua KPK) bahwa banyak sekali tidak ada harga satuan (di anggaran). Jadi mereka waktu ditanya seolah-oleh tidak tahu harga standar, harga satuan, padahal kan mereka yang harusnya bikin,” kata dia.
Jika dalam proses pengecekan nantinya ditemukan kesalahan dan pelakunya, maka Ahok mengaku tak akan segan-segan menyerahkan keputusannya kepada pihak yang berwenang. 
“Soal pelanggaran, kita serahkan kepada aparat saja untuk melihatnya ini pelanggaran atau tidak, ada kerugian negara atau tidak.”
Diberitakan sebelumnya BPKP DKI menemukan ada anggaran fiktif pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI di tahun anggaran 2014 yang mencapai Rp3,5 triliun lebih.
Kepala BPKP DKI Jakarta, Bonny Anang Dwijanto, mengatakan dari total anggaran siluman itu ditemukan 252 kegiatan fiktif.
“Anggaran ini sudah kami konfirmasi kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Mereka mengaku tidak pernah menganggarkan kegiatan ini dalam APBD, namun tiba-tiba muncul di dalam anggaran,” ujar Bonny di Balaikota DKI, Kamis (6/11).
Sebelumnya, kata Bonny, di APBD 2013 lalu anggaran siluman seperti ini juga muncul di Dinas PU. Jumlahnya mencapai Rp 1,226 triliun dengan 128 kegiatan fiktif. 
Dari penjelasan tersebut, bisa dihitung bahwa kegiatan fiktif yang terjadi di Dinas PU meningkat hingga dua kali lipat.

()