Jakarta, Aktual.co —Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia siang nanti akan menggelar aksi memperingati Hari Anti Korupsi yang diperingati tiap 9 Desember.
Aksi akan digelar di depan Istana Negara di Jalan Medan Merdeka Utara, sekitar pukul 13.00Wib.
Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM UI, Grady Nagara saat dihubungi mengatakan kalau aksi nanti bakal diisi dengan bagi-bagi flyer dan aksi teatrikal.
Dijelaskannya, BEM UI melakukan aksi sebagai bentuk keprihatinan atas masih tingginya korupsi di Indonesia.
“Dari versi Transparency International, Indonesia itu ada di peringkat 109 dengan indeks persepsi korupsi (IPK) 34. Menurut kami itu memprihatinkan,” ujarnya, kepada Aktual.co, Selasa (9/12).
Karena itu, ujarnya, pemerintahan yang baru harus bisa lebih tegas dalam memberantas koruptor. Terkait masih banyaknya kasus yang belum ditindaklanjuti di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dia pun menyayangkan.
“Meskipun kita mengapresiasi keberadaan KPK, tapi kami mengevaluasi KPK yang masih belum bisa menyeluruh memburu koruptor secara holistik,” ucap dia.
BEM UI juga menyoroti tentang korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang merupakan pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Jokowi.
“Kita masih apresiasi dibentuknya tim (Reformasi Tata Kelola Migas) pimpinan Faisal Basri untuk memberantas keberadaan mafia migas. Kita tentu mendorong agar dilakukan tindakan tegas,” ujar mahasiswa jurusan Ilmu Politik UI itu.
Diakuinya, BEM UI sebenarnya juga sudah menyerahkan semacam kontrak politik kepada pasangan Jokowi -JK dan pasangan Prabowo-Hatta saat Pemilu Presiden lalu. Di mana salah satunya ada poin pemberantasan korupsi.
“Poinnya tidak hanya menindak tegas pelaku korupsi. Tapi juga menuntut transparansi pemerintahan. Itu poin yang harus dilakukan,” ujarnya.
Namun saat ditanya mengenai transparansi di pemerintahan saat ini, Grady menilai belum melihat ada upaya yang signifikan untuk melakukan terobosan transparansi. Malah menurutnya apa yang dilakukan Jokowi masih tak berbeda dengan yang dilakukan Pemerintahan SBY.
“Belum melihat ada terobosan yang baru soal transparansi. Belum ada dan belum melihat, sejauh ini masih sama dengan SBY.”
Artikel ini ditulis oleh:
