Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi XI DPR asal Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, meminta pemerintah serius untuk memberantas aksi-aksi yang menganggu laju investasi, seperti pungutan liar yang saat ini sudah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber)-nya.
Selain itu, Misbakhun juga minta agar segala hal yang menghambatnya, seperti regulasi di daerah atau Perda harus disinkronisasi.
“Saya secara pribadi mengapresiasi respon cepat pemerintah (soal Satgas anti Pungli). Satgas antipungli itu harus memiliki respon cepat. Tapi yang penting harus kosisten, jangan hanyabramai di depan saja,” jelas Misbakhun saat acara diskusi di Jakarta, Sabtu (22/10).
Salah satu hal yang menghambat dan berpotensi adanya aksi-aksi pungli adalah beberapa Perda yang berkaitan dengan laju investasi.
“Perda iklim investasi kalau dianggap menghambat ya hajar saja. Saya rasa respon sudah cukup baik,” ujak Misbakhun.
Menurutnya, sektor investasi terutama yang dalam bentuk investasi langsung (foreign direct investment) sangat dibutuhkan oleh pemerintahan Jokowi ini. Makanya, kemudian pemerintah terus membenahi agar iklim investasi ini kian ramah.
“Ribuan perda yang menghambat investasi direstrukturisasi. Dan yang ganggu investasi dipangkas. Jadi Jokowi merasa ada permaslahan struktural di ekonomi kita. Apakagi paket kebijakan juga sudah diitelurkan sebanyak 13 kali. Itu semua agar FDI atau investasi domestik ikut masuk,” cetusnya.
Untuk industri-industri yang akan menjadi sasaran investasi harus dipersiapkan, entah itu sektor keuangan, perkebunan, energi atau mineral dan batu bara, harus terus diperkuat.
“Sehingga akan menjadi daya dukung ekonomi kita ke depannya. Tapi syaratnya, segala macam pungli harus dihabiskan. Jadi perbaikan terhadap iklim investasi itu harus berjalan simultan,” ujarnya.
Dengan kondisi saat ini, kata dia, ketika stabilitas politik sudah tercipta dan kepastian hukum mulai terlihat, maka pada akhirnya iklim investasi itu akan mendongkrak indeks daya saing dan indeks kemudahan berbisnis.
“Saat ini memang periingkat kita baik saya saing atau ease doing business terus melorot. Tapi ke depan jika pemberantasan pungli dan perbaikan birokrasi diperkuat maka bisa mengkrak peringkat kita di dunia internasional,” jelasnya.
Lebih jauh dia juga mengharapkan, dala konteks investasi terutama dk sektor infrastruktur, bagi perusahaan pelat merah atau BUMN yang mendapat penugasan harus serius dalam menjalankannya.
“Jangan lagi ditugaskan ke anak usahanya. Sehingga dengan begitu akan memiliki multiplier effect yang tinggi. Dan pada akhirnya akan solusi untuk pertumbuhan ekonomi baik pusat maupun daerah menjadi lebih baik,” pungkasnya.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
