Jakarta, Aktual.com – Pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang melarang Aksi Bela Islam III karena melanggar ketertiban umum dan adanya agenda tersembunyi dari pendudukan DPR yakni makar, tidak berdasar. Pernyataan Kapolri sangat lemah dan fatal.
Padahal, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) yang akan menggelar Aksi Bela Islam III pada 2 Desember 2016 mendatang, sudah menegaskan bahwa aksi besok harus tetap menjunjung tinggi aturan hukum dan konstitusi.
Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (HUMANIKA), Sya’roni, kepada Aktual.com, Selasa (22/11).
“Tuduhan itu sangat tidak berdasar, sangat lemah. Kami menduga ini cuma ketakutan Jokowi karena mendapatkan informasi yang salah. Tuduhan ini sangat fatal,” katanya.
Disampaikan, upaya makar dan atau kudeta itu indikasinya kuat. Salah satunya ada upaya terencana dari TNI, elit politik satu suara, pra kondisi dan ada kejadian atau kegiatan yang janggal.
Dalam kenyataannya, pemerintahan Jokowi justru semakin menguat. Selain didukung mayoritas partai politik di Istana dan Parlemen, belakangan Gerindra sebagai partai oposisi yang vokal juga menegaskan sikapnya yang mendukung pemerintah namun tetap proporsional.
“Kalau dilihat kan enggak ada tentara kecewa, enggak ada politisi kecewa, bahkan sebagian besar masuk ke pemerintah. Termasuk Gerindra diisukan juga akan masuk ke pemerintah,” ucap Sya’roni.
Kalaupun ada elit politik yang kecewa, jumlahnya juga bisa dihitung jari. Karenanya Humanika mempertanyakan motif Kapolri menyebut Aksi Bela Islam III ada agenda tersembunyi yakni makar.
“Kalau melihat indikasi kan cuma masalah Ahok, tidak sampai Istana. Sampai saat ini belum ada indikasi makar ke Istana,” demikian Sya’roni.
Laporan: Soemitro
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
