Ilustrasi

Jakarta, Aktual.com – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai pendapatan negara dari PPh Badan berpotensi hilang sebesar Rp1,26 triliun akibat aturan “diskon rokok”.

Aturan “diskon rokok” diatur melalui Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 37/2017 yaitu harga transaksi pasar (HTP) yang merupakan harga jual akhir rokok ke konsumen diperbolehkan 85 persen dari harga jual eceran (HJE) yang tercantum dalam pita cukai.

“Jika perusahaan jual 85 persen ada potensi penerimaan PPh Badan hilang Rp1,26 triliun,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis (18/6).

Tauhid mengatakan melalui peraturan tersebut konsumen bisa mendapatkan harga yang lebih murah hingga 15 persen dari tarif yang tertera dalam banderol.

Tak hanya itu, ia menuturkan produsen juga dapat menjual di bawah 85 persen dari banderol dengan syarat dilakukan tidak lebih dari 40 kota yang disurvei oleh DJBC.

“HJE di bawah ini praktiknya banyak terjadi di kota-kota jadi tentu akan merugikan pabrik kecil dan merusak pasar antar golongan terutama golongan bawah akan merusak pasar di bawahnya,” jelasnya.

Terlebih lagi, menurut Tauhid, keputusan pemerintah untuk meningkatkan tarif cukai rokok dengan rata-rata naik 23 persen serta HJE naik 35 persen pada awal 2020 tidak akan menutup potensi kerugian negara itu.

“Kita memang baru menggunakan baseline 2019 tapi kenaikan harga rokok pada 2020 tidak menjamin potensi kerugian negara dari PPh ini diselesaikan,” ujarnya.

Sementara itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho mengatakan potensi hilangnya penerimaan PPh Badan akibat “diskon rokok” dengan tarif HJE 2020 adalah Rp2,6 triliun.

Perkiraan itu berdasarkan hitungan stimulasi menggunakan data kajian Indef pada 2019 yang menyatakan potensi hilangnya PPh Badan dari kebijakan diskon rokok Rp1,73 triliun ditambah kenaikan rata-rata HJE segmen SKM dan SPM sebesar 52,1 persen.

“Ini baseline perhitungan Indef ditambah kenaikan rata-rata HJE untuk segmen rokok SPM (Sigaret Putih Mesin) dan SKM (Sigaret Kretek Mesin),” ujarnya.

Ia menyatakan jika hal tersebut tidak segera ditangani maka akan menurunkan jumlah industri beserta tenaga kerjanya yang pada akhirnya penerimaan cukai terus merosot.

“Jumlah industri turun drastis dan tenaga kerja kurang sehingga penerimaan cukai semakin berkurang,” katanya.

Di sisi lain, Plt Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Oka Kusumawardani menegaskan pemerintah tidak mengeluarkan aturan terkait ‘diskon rokok’.

“Setelah produksi ada distribusi ke wholesales, ritel, baru konsumen. Ini perlu biaya jadi agar berjalan dengan baik harus ada ruang gerak di dalamnya sehingga pemerintah memperbolehkan 85 persen dari HJE,” jelasnya.

Klarifikasi Pemerintah

Plt Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Oka Kusumawardani menegaskan tidak ada diskon rokok dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah yaitu Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 37/2017.

“Perlu kita luruskan terminologinya diskon rokok ini betul tepat atau tidak. Kalau dari aturannya itu tidak ada menyebut atau dimaksudkan untuk mendiskon rokok,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis (18/6).

Oka menyatakan dalam peraturan yang memperbolehkan harga transaksi pasar (HTP) 85 persen dari harga jual eceran (HJE) yang tercantum dalam pita cukai itu merupakan bentuk relaksasi dari pemerintah.

Ia menjelaskan setelah proses produksi ada beberapa jalur dalam distribusi yaitu ke wholesellerretailer, dan terakhir ke konsumen yang pada masing-masing tahapan memerlukan biaya.

Oleh sebab itu, peraturan tersebut merupakan suatu bentuk ruang gerak yang diberikan pemerintah agar proses rantai distribusi dapat berjalan dengan baik.

“Untuk bisa memungkinkan rantai distribusi berfungsi dengan baik perlu ruang gerak dan dari situ diatur harga transaksi pasar yang dimungkinkan di bawah HJE tresshold 85 persen. Tidak ada istilah diskon rokok,” tegasnya.

Oka pun meminta kepada berbagai pihak bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk mengawasi penerapan peraturan tersebut serta melakukan survei agar diketahui hal yang perlu diperbaiki.

“Dalam rangka pengawasan tersebut DJBC juga melakukan survei secara rutin apakah mekanisme ini masih tepat di lapangan atau perlu penyesuaian,” katanya.

Hal itu harus dilakukan mengingat kebijakan CHT sangat berkaitan dengan bidang lainnya seperti kesehatan masyarakat yaitu penurunan prevalensi merokok yang pada akhirnya mempengaruhi perbaikan kualitas SDM hingga ketenagakerjaan.

“Kompleksitas isu yang besar ini harus ditangani secara komprehensif. Kami take note concern semua itu untuk kemudian dijadikan referensi pengambilan kebijakan ke depannya,” katanya.