Jakarta, Aktual.com – Wakil Sekjen Partai Gerindra, Andre Rosiade sempat menyatakan bahwa pilihan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra menjadi pengacara pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin telah mendapat tentangan dari kader-kadernya.
Menurutnya, kalangan akar rumput PBB lebih mendukung pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Hal ini pun menuai reaksi dari PBB. Wakil Sekjen PBB, Solihin Pure menyatakan bahwa pernyataan Andre hanya klaim sepihak saja.
Klaim tersebut, kata Pure, menunjukkan adanya gejala kepanikan dari Gerindra terhadap manuver yang dilakukan Yusril.
Sebelum Andre, sejumlah petinggi Gerindra memang mengomentari nihilnya partisipasi PBB dalam koalisi pendukung Prabowo-Sandi.
“Bang Yusril jadi lawyer Jokowi kenapa Gerindra yang kebakaran Jenggot dan makin jago menjadi tukang klaim,” kata Pure, Sabtu (1/12).
Ia menilai, sangat tidak pantas jika Andre menggiring opini publik dengan menyebut adanya pertentangan dalam internal PBB.
“Belum juga PBB tentukan arah dukungan di Pilpres kok Gerindra sudah mulai ‘gergaji’ PBB dan Yusril, apa panik ya menyaksikan Manuver ketua umum PBB Bang Yusril?” ujarnya.
Menurut Pure, PBB merupakan partai Islam yang sangat demokratis lantaran para kadernya telah menyerahkan sepenuhnya langkah yang diambil partai dalam Pilpres tahun depan kepada Yusril selaku Ketua Umum.
Sebelum mengambil keputusan, lanjut Pure, DPP PBB pun akan meminta pertimbangan serta masukan dari DPC, DPW dan Majelis Syura PBB terlebih dahulu.
Tahun lalu, PBB telah memutuskan untuk mengusung Yusril sebagai Capres untuk Pilpres 2019. Namun, hal ini tak dapat terealisasi karena terbentur oleh ketentuan ambang batas Capres atau presidential threshold sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
“Bang Yusril ini bukan tipe Ketua Umum Partai yang arogan dan otoriter, walaupun dia telah diberikan wewenang penuh tapi dia tetap meminta saran dan masukan dari pengurus partai. Saran dan masukan itu yang baru akan diputuskan setelah PBB menggelar Rakornas pada Januari tahun depan,” jelas Pure.
Keputusan apa pun yang keluar dari Rakornas, diyakini Pure akan dipatuhi oleh semua kader dan akar rumput PBB, baik mendukung Jokowi-Ma’ruf, Prabowo-Sandi ataupun tak mendukung keduanya sekalipun.
Ia menambahkan, kalaupun ada perbedaan pendapat, hal itu merupakan hal yang biasa dalam sebuah organisasi. Ia menjamin tak ada pemecatan terhadap kader yang memiliki pendapat berbeda karena DPP PBB menghargai perbedaan.
“Karena tujuan utama PBB adalah lolos parlemen dan memiliki perwakilan di DRR RI, Terpenuhinya Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
