Jakarta, Aktual.co — Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) mengungkapkan bahwa harapan besar masyarakat Indonesia khususnya Papua yang menginginkan supaya pemerintah tidak memperpanjang kontrak PT Freeport sepertinya akan sia–sia.
“Pasalnya, penandatangan MOU perpanjangan antara pemerintah dengan PT Freeport beberapa waktu mengisyarakatkan Jokowi tidak akan berani memutus kontrak dengan Freeport sebelum 25 Juli 2015 nanti,” ujar Direktur Eksekutif (NCID) Jajat Nurjaman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (17/3).
Menurut Jajat, dengan memberikan MOU perpanjangan saja membuktikan Indonesia sudah takluk sama asing, padahal sudah jelas dalam hal ini Freeport telah lalai menjalankan kesepakatan sebelumnya yang akan segera membangun smelter di Indonesia.
“Nyatanya hingga hari ini smelter tidak kunjung jadi. Kondisi seperti itu seperti itu saja pemerintah masih diam, apalagi sampai berani memutus kontraks sepertinya merupakan hal yang mustahil terjadi,” jelasnya.
Menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat bagi Indonesia untuk memutus kontrak dan mengambil sikap tegas terhadap Freeport. Jika kontrak tersebut dibiarkan terjadi dan pemerintah kembali dirugikan maka Indonesia akan mengalami kerugian besar-besaran.
“Dengan adanya pelanggaran pembangunan Smelter, kita mempunyai posisi kuat untuk mengambil keuntungan. Papua itu penting bagi Indonesia, jika Freeport terus dibiarkan mengeksploitasi tanpa aturan yang jelas, berarti secara tidak langsung menunjukan pemerintahan yang lemah dan takut sama bangsa asing,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
