Jakarta, Aktual.com – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian menjalin komitmen dengan otoritas kepabeanan China atau The General Administration of China Customs (GACC) untuk mencegah dan memerangi penyelundupan maupun perdagangan narkotika dan obat terlarang.
“Tujuan dari kesepakatan ini adalah untuk melaksanakan kerja sama dalam bentuk pertukaran data dan teknologi, pengetahuan untuk memberantas perdagangan barang-barang ilegal secara efektif serta kerja sama ‘capacity building’,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Minggu (11/2).
Komitmen Customs Cooperative Arrangement (CCA) on Information Exchange and Enforcement ini dilakukan karena ancaman kejahatan transaksional yang terorganisir makin berkembang signifikan sehingga membutuhkan perhatian khusus bagi otoritas kepabeanan Indonesia maupun China.
Kesepakatan ini akan diimplementasikan melalui pelaksanaan pertukaran data dan informasi antar kedua negara sebagai basis data dalam sistem manajemen risiko.
Tidak hanya pertukaran data, kedua administrasi pabean ini akan akan meningkatkan dan memperluas kerja sama pemberantasan perdagangan barang-barang ilegal termasuk narkotika dan obat-obat terlarang.
Kedua otoritas ini juga sepakat untuk meningkatkan kemampuan pegawai melalui “knowledge sharing” dan pelatihan di bidang pengawasan serta melakukan koordinasi operasi dan investigasi.
Dalam kesempatan itu, selain melaksanakan komitmen dengan GACC, Heru juga menghadiri acara konferensi e-commerce yang diselenggarakan oleh World Customs Organization (WCO) di China.
Pertemuan ini merupakan konferensi e-commerce pertama yang membahas prinsip-prinsip dasar dan contoh manajemen yang efektif dan perkembangan Cross-Border E-Commerce dari perspektif fasilitasi dan pengawasan administrasi pabean.
“Dalam konferensi ini, Bea Cukai berkesempatan untuk menyampaikan pandangan bahwa Indonesia akan mengenakan bea masuk pada barang-barang digital yang ditransmisikan secara elektronik lewat e-commerce,” tegas Heru.
Heru menyampaikan saat ini perdagangan elektronik yang telah berkembang pesat menjadi tantangan tersendiri untuk perdagangan konservatif yang telah ada di Indonesia.
Oleh karena itu, tambah dia, setiap administrasi pabean harus memastikan agar perdagangan memperoleh perlakuan yang adil (level of playing field) antara perdagangan konservatif yang membayar pajak dan cara digital, yang dapat ditransmisikan sehingga mudah diketahui dan dikontrol.
Selain itu, juga memberikan kesempatan untuk industri kecil agar dapat berkontribusi secara maksimal dalam e-commerce dan dapat diberikan kesempatan untuk meningkatkan pasar ekspor.
Kesempatan untuk membuka akses yang lebih luas juga diberikan kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM) agar dapat bersaing dengan perusahaan multinasional dalam kancah ekonomi digital.
Selain kedua agenda tersebut, Heru bersama rombongan juga mengadakan pertemuan dengan sektor swasta yang berperan penting dalam industri e-commerce seperti JD.com dan Huawei Technologies Ltd.
Tujuan pertemuan itu adalah untuk mengetahui keinginan industri dari administrasi pabean terkait fasilitas kepabeanan di Indonesia serta memperoleh informasi terkait perkembangan sistem teknologi e-commerce, penerapan manajemen risiko dan mekanisme aturan yang diterapkan terhadap barang e-commerce di China.
“Dengan mengetahui hal-hal tersebut, kami bisa aplikasikan di Indonesia, agar tetap dapat memberikan manfaat kepada IKM untuk bisa bersaing di pasar internasional melalui e-commerce,” tambah Heru.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Eka
