Jakarta, Aktual.com — Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik membantah laporan temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait kesiapan pelaksanaan pilkada menjadi tekanan untuk memundurkan jadwal pilkada serentak.
“Saya tidak tahu hubungannya apa antara temuan itu dengan penundaan pilkada. Apakah ada hubungannya atau tidak itu kalian yang tahu,” kata Husni di Jakarta, Selasa (14/7).
Husni justru mengapresiasi langkah preventif BPK yang memeriksa kesiapan anggaran pelaksanaan pilkada di 269 daerah. Langkah selanjutnya, KPU akan mengklarifikasi temuan-temuan tersebut.
“Laporan BPK itu amat sangat bagus. Misalnya ada kekurangan anggaran di daerah itu wajar karena UU-nya saja baru terbit. Jadi bukan ranah KPU saja untuk menyelesaikan (temuan) itu, tapi juga ada peran Pemerintah dan DPR di dalamnya,” kata Husni.
Oleh karena itu, KPU pun telah meminta bantuan Pemerintah untuk membantu mengklarifikasi 10 jenis temuan BPK terkait ketidaksesuaian anggaran pilkada.
“Saya sudah sampaikan dalam rapat dengan Pemerintah dan pimpinan parpol semalam, hanya saja saya belum mendengar tanggapan dari DPR terkait laporan temuan BPK tersebut,” kata Husni.
Artikel ini ditulis oleh:
